Suara.com - Pemerintah Indonesia belum berencana menghentikan penggunaan Vaksin AstraZeneca seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia.
Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Vaksin AstraZeneca masih diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di Indonesia.
"Sampai saat ini Indonesia belum memiliki rencana untuk memberhentikan vaksinasi ini demi mencapai kekebalan komunitas sesegera mungkin," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Kamis (29/4/2021).
Wiku menyebut Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditimbulkan Vaksin AstraZeneca di tanah air masih tergolong ringan.
"Kemunculan efek negatif dari AstraZeneca mengingat kemunculan kasus serupa tidak signifikan terjadi dan mampu ditangani dengan pelayanan kesehatan lanjutan," jelasnya.
Sementara, Pemerintah Malaysia memutuskan tidak menggunakan vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam program utama vaksinasi.
Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin mengatakan pemerintah menitikberatkan kekhawatiran masyarakat dan risiko vaksin AstraZeneca, meski sejumlah ahli kesehatan menyarankan vaksin tersebut tetap digunakan.
“Dalam hal ini, saya dan Dr Adham [Menteri Kesehatan Adham Baba] telah berdiskusi intensif terkait penggunaan vaksin AstraZeneca. Kami tidak ingin menyia-nyiakan vaksin yang telah terbukti efektif dan aman, tetapi dalam waktu yang sama, mungkin ilmu pengetahuan dan fakta tidak bisa mengatasi kekhawatiran masyarakat dan informasi palsu yang sudah viral,” kata Khairy dalam konferensi pers pada Rabu.
Menurut dia, risiko pembekuan dari setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca pada 4 kasus per 1 juta vaksin, dengan 165.000 pembekuan darah per 1 juta kasus Covid-19 dan 1.763 kasus per 1 juta perokok.
Baca Juga: Resmi! Malaysia Coret Vaksin Covid-19 AstraZeneca
Berdasarkan hasil diskusi, kedua menteri tersebut setuju bahwa pemerintah akan melanjutkan vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca.
Tetapi, pada saat sama, pemerintah harus bekerja keras meyakinkan keamanan vaksin ini kepada masyarakat.
Dia menyebutkan pusat vaksinasi yang khusus menggunakan vaksin AstraZeneca akan tetap dibuka.
Namun, vaksin tersebut tidak akan digunakan di pusat vaksinasi utama.
Berita Terkait
-
Peneliti Temukan Efek Samping Vaksin AstraZeneca Lebih Banyak dari Pfizer
-
Satgas Covid-19: Kasus Antigen Bekas dan Mafia Karantina Tak Boleh Terulang
-
Resmi! Malaysia Coret Vaksin Covid-19 AstraZeneca
-
Ini Arahan Jokowi ke Anies Terkait Penanganan Covid-19 saat Idul Fitri
-
Pasien Covid-19 Kepri Bertambah Seratusan Orang, Paling Tinggi di Batam
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra