Suara.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bonus demografi menjadi keuntungan bagi percepatan pembangunan jika sumber daya manusianya unggul dan ketersediaan lapangan kerja mencukupi.
Namun bonus demografi bisa menjadi masalah jika SDM tak memiliki daya saing dan lapangan kerja terbatas.
"Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial," ujar Tito dalam pengarahan kepada kepala daerah di gedung C, Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4/2021).
Tito mengatakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, salah satu yang diinginkan pemerintah yaitu membuka lapangan kerja secara luas.
Selain membenahi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, pemerintah melakukan perbaikan regulasi dengan menerbitkan UU Cipta Kerja serta reformasi birokrasi.
Perbaikan regulasi dan birokrasi merupakan upaya untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan berusaha dan berinvestasi.
Untuk mendukung investasi, Tito meminta kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai berpotensi menghambat iklim investasi.
"Selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha," kata Tito.
Tito menilai keberadaan swasta penting untuk membuka lapangan kerja secara luas.
Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Ternyata Dulunya Sopir Angkot
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD mengalami penurunan sehingga sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Peran Swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja," katanya.
Berita Terkait
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Harga Emas Bergejolak, Bank Mega Syariah Siapkan Strategi Ini
-
Menjangkau Area Terisolir, Tito Pastikan Bantuan Tersalurkan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
-
Misi Dagang ke Beijing, RI Bidik Investasi dan Rantai Pasok Global
-
Menkeu Purbaya Lantik Fauzi Ichsan Jadi Dewan Pengawas INA
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
-
Serangan AS-Israel Tewaskan Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran Majid Khademi
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
Terkini
-
Merasa Dizalimi, Kerry Cs Laporkan 4 Hakim Perkara Pertamina ke KY dan Bawas MA
-
Aktivis Pro Palestina Desak Malaysia Batasi Ekspor Rare Earth ke AS, Berpotensi Jadi Mesin Perang
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Kenapa Harga Plastik di Pasar Ikut Mahal?
-
Kasus Kekerasan Seksual di Ojol Meningkat, Komnas Perempuan Soroti Soal Rekrutmen Driver
-
Tiga Saksi Biro Travel Diperiksa, KPK Dalami Keuntungan Ilegal Kuota Haji 2023-2024
-
Wamenkes Ungkap Penyebab 72 Siswa Keracunan MBG di Jaktim
-
KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, KAI Minta Maaf dan Lakukan Rekayasa Perjalanan Kereta
-
Kasus Foto AI di JAKI, Lurah Kalisari Akui Kesalahan dan Beri Sanksi Petugas PPSU
-
Laporan KPK: Kekayaan Gibran Bertambah Rp 395 Juta, Total Kini Rp 27,9 Miliar
-
Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Meningkat, FSGI Catat 22 Kasus dalam 3 Bulan