Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diminta untuk segera membangun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di enam provinsi di Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan telah menyurati Budi setelah KSP menerima aduan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto soal tidak adanya RSJ di enam provinsi.
"Saya sudah surati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun RSJ di enam provinsi tersebut," ujar Moeldoko saat menyampaikan keynote speech Peringatan Hari Kesehatan Dunia sekaligus Peluncuran Buku Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Enam provinsi yang dimaksud antara lain Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.
Menurut Moeldoko, ketiadaan RSJ di enam provinsi tersebut menghambat penanganan pada korban pelanggaran HAM yang mengalami depresi berat.
Mantan Panglima TNI itu mengakui ketersediaan akses dan mutu sumber daya kesehatan jiwa masih terbatas.
Moeldoko menuturkan, per 2019 baru ada 51 rumah sakit jiwa di Indonesia. Ia menyebut rasio tempat tidur untuk rawat inap hanya 3,3-4 per 100.000 penduduk.
Di luar RSJ, baru 32,5 persen RSU yang menyediakan poliklinik jiwa.
"Pada intinya, kami menyadari bahwa diperlukan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut," kata Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan.
Baca Juga: Ketua DPC Kena Teror, Partai Demokrat Kirim Surat ke Kapolri
Karena itu, Moeldoko pun mendorong kontribusi ikatan profesi dan mitra non-Pemerintah seperti HIMPSI dalam melakukan upaya-upaya percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.
Selain itu, penguatan implementasi UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga perlu dikawal bersama-sama mengawali pelaksanaan.
"Termasuk dalam hal penyusunan peraturan turunan UU tersebut dan pelaksanaan amanat UU, di antaranya yang krusial adalah pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi Kesehatan Jiwa," ucap Moeldoko.
Secara umum, Moeldoko menegaskan kembali bahwa peningkatan perlindungan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, merupakan salah satu strategi dari Presiden Jokowi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Untuk itu, sudah menjadi fokus dan perhatian bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa.
"Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden, terutama akibat adanya pandemi Covid-19 dimana sudah seharusnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat lebih mendapat perhatian, karena situasi pandemi tidaklah mudah bagi kita semua," katanya.
Berita Terkait
-
Gandeng Melly Goeslaw hingga Titi DJ, Moeldoko: Mari Eksplorasi TMII
-
Kemenkes: Klaster Covid Perkantoran Meningkat karena Banyak Acara Bukber
-
Ketua DPC Kena Teror, Partai Demokrat Kirim Surat ke Kapolri
-
Dukung Festival HAM, Moeldoko: Harus Dapat Memunculkan Culture of Hope
-
Moeldoko: Penanganan KKB di Papua Tegas dan Terukur, Tak Boleh Abaikan HAM
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS