Suara.com - Berbagai penelitian LIPI mengungkapkan pembangunan di Papua masih belum mampu memenuhi kebutuhan warga, terutama perempuan. Dana otonomi khusus juga tidak dapat mengakhiri konflik secara keseluruhan.
Selama 40 tahun, sekitar 200 peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan lebih dari 150 kegiatan ilmiah di Papua yang mencakup berbagai disiplin ilmu.
Hasil penelitian tersebut kemudian didokumentasikan dan dapat diakses publik melalui laman pusat informasi Papua yang telah diluncurkan pada Senin (03/04).
Situs web dokumentasi Papua bisa dijadikan sebagai sumber data dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan wilayah.
Selain topik mengenai pembangunan pulau-pulau terluar dan otonomi khusus, kajian dan riset LIPI juga mengambil topik marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
Melalui diskusi virtual, pemberdayaan perempuan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti bersama demi meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, serta mendorong kesetaraan gender di Tanah Papua.
Frida Tabita Klasin, aktivis Papuan Women's Working Group, mengungkapkan beberapa kondisi yang kerap kali menghambat peran perempuan, di antaranya adalah pemikiran dan sikap yang sering menomorduakan kaum perempuan dalam komunitas, penindasan oleh kebiasaan-kebiasaan atas nama adat dan budaya patriarki, hingga tidak dapat menyampaikan pendapat karena dibatasi dalam ruang publik.
"Tidak ada yang berubah, perempuan jadi tulang punggung keluarga, tetapi apa yang mereka dapatkan jauh dari cukup. Kemiskinan mewarnai kehidupan perempuan, termasuk tingginya kasus kematian ibu melahirkan,” katanya.
Frida mengatakan pembangunan yang baik melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk perempuan. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena dominasi adat dan kebiasaan lebih berpihak kepada laki-laki ketimbang perempuan dalam kehidupan bersama.
Baca Juga: Arkeolog Temukan Jejak Manusia Prasejarah di Papua Barat
"Dalam penelitian didapati di tempat-tempat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kantong kemiskinan paling kuat di sana dan dampak paling parah dirasakan oleh perempuan.
Di situasi ini perempuan-perempuan bertanya ‘apakah ini pembangunan?' karena pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan tidak memenuhi kebutuhan mereka,” kata Frida.
Frida juga tidak menyangkal upaya pemerintah yang memberikan banyak tawaran pilihan pendidikan dan adanya syarat minimal partisipasi perempuan dalam bidang politik.
"Upaya-upaya itu mendorong perempuan pada akhirnya bisa tampil dan sekolah jauh dari rumahnya.”
Pemanfaatan teknologi digital CEO dan founder BenihBaik.com Andy Flores Noya mengatakan lambatnya perkembangan di Papua disebabkan korupsi yang merajalela.
"Ini adalah kondisi yang real saat ini,” katanya dalam webinar peluncuran website dokumentasi Papua pada Senin (03/05).
Berita Terkait
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Profesor LIPI: Uji Keaslian Ijazah Jokowi Harus Didorong ke Pengadilan, Bukan Kekeluargaan
-
Revitalisasi Halte Transjakarta Gatot Subroto Rampung, Besok Mulai Kembali Beroperasi
-
Surabaya Terancam! Mengenal Apa Itu Sesar Kendeng yang Bisa Memicu Gempa Bumi Magnitude 7
-
Butuh Referensi Penelitian? Begini Cara Mencari Jurnal untuk Karya Ilmiah!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Polda Metro Gerebek Clandestine Lab Etomidate di Greenbay Pluit, WNA Tiongkok Jadi Peracik!
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD