Dinamika Persoalan Papua: Perempuan, Peran Anak Muda, dan Otonomi Khusus

Menurutnya, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa tercapai jika generasi muda mampu mengoptimalkan teknologi digital.

BenihBaik.com, platform pengumpulan uang dan barang (charity crowdfunding) yang memungkinkan siapa saja menggalang dana dan berdonasi secara online, memiliki program yang dapat membantu generasi milenial di Papua memanfaatkan teknologi digital dan berkecimpung dalam social enterprise.

"Salah satu program yang kami dorong untuk anak-anak muda terjun social enterprise, karena saya punya keyakinan kuat kalau milenial menjadi social entrepreneur kemudian mendirikan start up berbasis teknologi digital, nanti ujung-ujungnya mendorong mitra mereka untuk sejahtera bersama,” kata dia.

Otonomi khusus gagal?

Meski dana otonomi khusus untuk Papua meningkat jumlahnya setiap tahun, tetapi kenyataannya tidak mampu membawah perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Hal ini pula yang mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme.

"Legitimasi otonomi khusus di mata masyarakat Papua sudah sangat menipis. Pemerintah seharusnya merespons revisi undang-undang otonomi khusus sejak Otsus Plus digulirkan pada akhir pemerintahan SBY dan awal pemerintahan Jokowi,” kata Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Peneliti Puslit Politik LIPI.

"Desain kelembagaan otonomi khusus Papua dan Aceh sebenarnya mirip, tetapi implikasinya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan hanya urusan yang dikelola oleh daerah, tetapi juga persoalan konsesus, komitmen, legitimasi, dan juga beberapa kompleksitas problem nasionalisme,” tambahnya.

Namun, Mardyanto meyakini sejumlah perbaikan di Papua masih bisa diupayakan, meskipun kelembagaan otonomi khusus saat ini memang problematik, belum berhasil meredam konflik, dan belum berkontribusi terhadap penyelesaian konflik.

"Saya tidak mengatakan otonomi khusus telah gagal, karena setidaknya pengelolaan itu memberi pelajaran politik dan birokrasi kepada lembaga-lembaga di Papua,” ucap Mardyanto. (ha/hp)

Baca Juga: Arkeolog Temukan Jejak Manusia Prasejarah di Papua Barat