Suara.com - Mantan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan sosok Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko terancam dipecat karena tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan KPK untuk peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, kata Febri Sujanarko sempat memperoleh penghargaan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Febri menceritakan kalau Sujanarko mengabdi di KPK sejak 2004. Penghargaan diberikan kepadanya pada 11 tahun berikutnya.
"Tahun 2015, Presiden @jokowi memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya sebagai tanda kehormatan karena dharma bakti yang besar pada nusa dan bangsa," kata Febri yang dikutip Suara.com melalui akun Twitternya @febridiansyah, Senin (10/5/2021).
Febri menuturkan, Sujanarko mendapatkan penghargaan tersebut karena berhasil membangun jaringan baik secara nasional maupun internasional untuk pemberantasan korupsi. Akan tetapi, Sujanarko masuk ke dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos melewati TWK.
"Namun ia berisiko disingkirkan dengan tes wawasan kebangsaan KPK yang kontroversial ini."
Sebelumnya, Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarief menyebut 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan insan KPK yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar.
Hal itu disampaikan Laode melalui akun twitternya @LaodeMSyarief pada Jumat (7/5/2021).
"Yang saya ketahui dari 4 tahun berinteraksi dengan insan-insan yang masuk dalam yang 75 orang itu adalah dari Lintas Iman-Lintas Ditektorat dan tulang punggung pengusutan kasus-kasus besar," kata Laode.
Apalagi, kata Laode, kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh 75 pegawai KPK itu diantaranya; kasus korupsi Bansos yang telah menjerat eks Menteri Sosial Juliari P Batubara hingga kasus suap Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Anggota Dewas Syamsuddin Haris: TWK Tak Bisa jadi Dasar Copot Pegawai KPK
"Yang masuk dalam 75 orang itu sedang mengusut kasus-kasus besar (Bansos-pajak-pidana korporasi, dan lainnya)," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT