Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN disebut bakal segera melakukan penyuntikan perdana vaksin gotong royong. Penerima vaksin yang pertama adalah pekerja industri manufaktur.
Berdasarkan informasi yang beredar menyebutkan bahwa vaksinasi perdana itu akan dilangsungkan di kawasan industri Jababeka pada Selasa (18/5) dan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Terkait itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD Yudi Mulyana Hidayat, menganggap bahwa penentuan prioritas kelompok industri yang divaksin perlu dilakukan secara transparan dan memperhitungkan faktor risiko berbagai jenis pekerjaan.
Selain pertimbangan padat karya dan zona merah, karakteristik pekerjaan dalam industri juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan prioritas kelompok yang divaksin.
Menurut Yudi, industri terkait rantai pasok (supply chain) yang memiliki banyak tenaga distributor dan pengecer barang perlu mendapatkan prioritas vaksin.
Jenis pekerjaan tersebut kata Yudi, memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat di luar pabrik.
“Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Kementerian BUMN juga dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan. Produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer dan sabun dianggap perlu dijamin keberadaannya di pasar karena sangat diperlukan selama masa pandemi.
“Pada prinsipnya semua pekerja dan industri harus memiliki akses yang setara dalam vaksinasi. Tetapi, karena stok vaksin terbatas dan kebutuhan sangat tinggi, pemerintah dituntut untuk bijak dalam menentukan prioritas,” pungkasnya
Baca Juga: Harga Vaksin Gotong Royong Rp 500 Ribu, Sudah Termasuk Biaya Suntik
Sebelumnya Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, pekan lalu menyatakan bahwa prioritas vaksin diberikan kepada industri manufaktur yang pada karya.
Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani juga mengatakan bahwa perusahaan yang berada di zona merah diutamakan dalam kegiatan vaksinasi yang dibayar secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan itu.
Berita Terkait
-
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Hari ini, Berikut Harga dan Cara Daftarnya
-
Masalah Etis dan Diskriminatif di Balik Program Vaksin Gotong Royong
-
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 500 Ribu, Sudah Termasuk Biaya Suntik
-
Program Vaksinasi Gotong Royong Diharapkan Percepat Herd Immunity
-
Suntik Vaksin Gotong Royong Mesti Bayar, Berapa Harganya?
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Klaim Listrik di Aceh Pulih 93 Persen, PLN Minta Maaf: Kami Sampaikan Informasi Tidak Akurat!
-
TikTok Hadirkan Fitur Shared Feed untuk Tingkatkan Interaksi Pengguna
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun, Cabai Turun setelah Berhari-hari Melonjak
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
Terkini
-
PAN 'Tolak Halus' Ide Koalisi Permanen: Kami Sudah Tiga Kali Setia dengan Prabowo
-
FIAN Indonesia Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Hak Atas Pangan Belum Jadi Prioritas
-
Belum Kering Luka Banjir, Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Aceh Siang Ini
-
Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
-
Korban Dugaan Ilegal Akses Akun Mirae Asset Bertambah, Kerugian Klaim Capai Rp 200 Miliar
-
VP Sekretaris SKK Migas Tewas, Sepeda Melaju 30-40 Km/Jam Sebelum Hantam Bus TransJakarta
-
Bakal Jadi Kado Akhir Tahun? Ketua KPK Buka Suara soal Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Geger Internal PBNU, FKNM NU Turun Gunung: Selesaikan Konflik Lewat Musyawarah
-
Di Negara Ini Koruptor Dihukum Mati, Beda dengan Indonesia
-
Lebih dari 10 Negara Siap Bantu Bencana Sumatra: PM Jepang Hingga Pangeran Arab