Suara.com - Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan terkait kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk membahas tindaklanjut penanganan kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika mengatakan koordinasi itu penting dilakukan untuk mendapatkan masukan. Khususnya, terkait konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik.
"Setelah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, PPATK OJK dan pihak Perbankan untuk melengkapi alat bukti, penyidik akan melakukan pemberkasan terhadap tiga tersangka kasus Indosurya," kata Helmy kepada wartawan, Rabu (26/5/2021).
Kekinian, kata Helmy, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap beberapa saksi dan ahli. Dia telah mewanti-wanti penyidik untuk hati-hati dalam menangani kasus ini.
“Ini juga membutuhkan waktu karena perlu penyitaan ribuan dokumen,” katanya.
Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan KSP Indosurya sebagai tersangka korporasi. Kemudian, tiga orang tersangka, yakni Ketua KSP Indosurya; Henry Surya, Manager Direktur Koperasi; Suwito Ayub, dan Head Admin; June Indria. Satu tersangka di antaranya telah mengajukan bukti baru.
“Tersangka Henry Surya mengajukan bukti baru berupa putusan perjanjian perdamaian (Homologasi) atas gugatan PKPU,” beber Helmy.
Helmy mengklaim dalam perkara ini pihaknya sangat memperhatikan setiap aturan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi penyidikannya. Seperti, menyikapi hasil putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus pengesahan homologasi perkara penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara KSP Indosurya Cipta dengan kreditur.
"Putusan PN Jakpus tentang PKPU yang harus diikuti meski dikesankan bahwa penyidikan berjalan lamban namun sebenarnya masih on the track," kata dia.
Baca Juga: Butuh Dana untuk Berobat, Nasabah KSP Indosurya Tuntut Uang Kembali
Helmy mengklaim pihaknya akan menuntaskan kasus ini. Adapun, dia menjelaskan penanganan kasus Indosurya Cipta terkesan lambat lantaran perlu kehati-hatian dan banyaknya korban serta terlapor.
“Jika kami mengunakan kacamata kuda, maka kasus ini sudah selesai dari dulu karena tersangka ada, korban ada, barang bukti ada dan saksi ada. Namun penyidik juga harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan mekanisme hukum lainnya, dimana banyak korban yang mengharap kerugiannya dikembalikan begitu juga dengan adanya PKPU, sehingga penanganannya terkesan menjadi lambat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Lapor Bareskrim Polri
-
Selama 4 Hari, Ada 24 Saksi yang Diperiksa Bareskrim Kasus Suap Bupati Nganjuk
-
Periksa Pejabat BPJS Kesehatan soal Skandal Data Warga, Polri: Bukan Dirut
-
279 Juta Data Nasabah Bocor, Bareskrim Periksa Dirut BPJS Hari Ini
-
Viral 279 Juta Data Pribadi WNI Bocor, Polisi Panggil BPJS Kesehatan
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi