Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, terdapat sejumlah nama tokoh sayap bersenjata perjuangan kemerdekaan Papua yang menjadi bidikan utama pemerintah.
Mahfud mengungkapkan, tokoh-tokoh beserta kelompok yang disebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata alias KKB dan menjadi target operasi adalah Egianus Kogoya, Lekagak Talenggen, dan Militer Murib.
"Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kogoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua secara umum," kata Mahfud saat menggelar dialog bersama sejumlah unsur tokoh di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/5/2021).
Mahfud mengatakan, pemerintah melakukan operasi terhadap KKB tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.
Mengutip survei Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan sejumlah universitas, Mahfud menyebut 92 persen warga Papua pro-NKRI dan mendukung pembangunan.
Kalau dirincikan, 82 persen menyetujui otonomi khusus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, dan delapan persen yang menolak.
Mahfud mengungkapkan, KKB masuk ke dalam kelompok yang tak menyetujui otsus maupun pembangunan Papua.
"Nah, sisanya yang kecil delapan persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestin, dan KKB," ujarnya.
Karena itu, Mahfud juga mengklaim sebagian besar warga Papua mendukung pembangunan di Bumi Cenderawasih, serta mengharapkan bisa dibangun secara damai.
Baca Juga: Mahfud MD Ngaku Bisa Tunjukkan Bukti Siapa Saja Koruptor Era Reformasi
Selain Mahfud, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam acara yang sama juga menyampaikan pandangannya.
Dia mengatakan, komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun Papua sangat tinggi.
"Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai," ujar Moeldoko.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Ngaku Bisa Tunjukkan Bukti Siapa Saja Koruptor Era Reformasi
-
Mahfud MD: Jika Moralitas Politik Jelek, Produk Hukum dan Penanganannya Ikut Jelek
-
Bantah Kekayaan Papua Terus Dikeruk Demi Negara, Ini Penjelasan Mahfud MD
-
Ditolak di Kantor Mahfud MD, Koalisi Serius Revisi UU ITE Ungkap Alasannya
-
Koalisi Serius Revisi UU ITE Ditolak di Kantor Mahfud MD, Ini Alasannya
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas