Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan awal mula tuannya mengajukan formula modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan, yang kekinian menuai polemik.
Salah satu alasannya ialah karena melihat sebagian besar alpahankam yang dimiliki Indonesia sudah terlalu tua.
Dahnil menjelaskan, Presiden Jokowi menginginkan ada visi jelsa tentang alpalhankam Indonesia hingga 25 tahun ke depan.
Berdasarkan hal itu, Kemenhan RI menyadari alpalhankam kekinian sudah sangat kolot.
"Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).
Dengan demikian, Kemenhan menganggap modernisasi alpalhankam menjadi keniscayaan. Pasalnya, pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.
"Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," jelasnya.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam itu kemudian dituangkan ke dalam peraturan presiden yang saat ini masih bersifat rencana. Bahkan Dahnil menyebut kalau rencana perpres tersebut masih menjadi pembahasan di internal Kemhan.
Ia menuturkan kalau reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam tersebut rencananya bakal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima perencanaan strategi (renstra) bakal dibelanjakan pada satu renstra atau pada 2020-2024.
Baca Juga: Rencana Utang untuk Beli Alutsista, Jubir Menhan: Tenornya Panjang dan Bunga Kecil
"Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044," tuturnya.
Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Dahnil lantas memberikan analogi dari formula belanja itu ibarat membangun rumah.
"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," ungkapnya.
Belanja Alutsista Dengan Skema Peminjaman Luar Negeri
Pembelajaan alpalhankam tersebut nantinya bakal menggunakan mekanisme meminjam uang dari negara asing. Dahnil menegaskan skema pinjaman luar negeri itu tidak akan mengganggu APBN.
Meski tidak menyebut berapa besaran dana pinjamannya, Dahnil memastikan tidak bakal membenani APBN.
Berita Terkait
-
Rencana Utang untuk Beli Alutsista, Jubir Menhan: Tenornya Panjang dan Bunga Kecil
-
DPR: Ada Waktunya Menhan Prabowo Klarifikasi soal Beli Alutsista dengan Skema Utang
-
Draf Perpres Pengadaan Alutsista Bocor, Kemenhan: Kami Usut Pelakunya
-
Prabowo Subianto Setahun Absen Rapat di DPR, Komisi I: Tuman, Kebiasaan
-
Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada