Suara.com - Tepat di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melepasliarkan Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan, Elang Jawa ini dibiarkan mengangkasa untuk menjaga Indonesia.
"Apa yang bisa kita petik adalah hari ini, 1 Juni lahirnya Pancasila, kita lepaskan burung Elang atau Garuda untuk mengangkasa menjaga Indonesia," ujarnya, dalam sambutannya, Jabar, Selasa (1/6/2021).
Elang Jawa, yang dijadikan representasikan sebagai Garuda Pancasila dilepasliarkan sebagai lambang lahirnya Pancasila yang menjaga Bangsa Indonesia dari perpecahan.
Elang Jawa yang dilepaskan diberi nama Rahman, sementara Elang Ular Bido yang dilepaskan kedua, diberi nama Gabriel.
Pada saat yang bersamaan dilakukan juga pelepasliaran Elang Ular Bido (Spilronis cheela) oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Pelepasliaran kedua satwa Elang ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan populasi raptor/top predator di TNGHS.
Elang Jawa merupakan salah satu “top predator” atau pemangsa tingkat puncak penghuni kawasan TNGHS.
Siti mengatakan, dalam konteks konservasi, ada dua hal yang paling prinsip harus dijadikan pedoman. Pertama, menjaga keseimbangan ekosistem dan kedua, terkait perlindungan hidupan liar di dalamnya.
Pada kesempatan itu, Dedi mengamini pentingnya manusia menjaga keseimbangan alam. Sebagai budayawan Sunda yang kental dengan adat istiadat, Dedi terharu dengan kepedulian yang sangat tinggi lewat Kementerian LHK untuk menjaga dan merawat satwa hingga siap dilepasliarkan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Kemeterian LHK, karena telah menjaga hutan yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten. Hutan ini sakral karena menjadi habitat Elang Jawa, yang menjadi representasi dari lambang Burung Garuda Pancasila," ujarnya.
Baca Juga: Siti Nurbaya Minta Jajarannya Tingkatkan Etos Kerja dan Tidak Mengeluh
Dedi menambahkan, sebagai lambang negara, maka Burung Garuda tidak boleh dipatahkan sayapnya dan tidak boleh dikurung. Biarkan dia terbang, agar hidupnya toleran dengan alam, yang akhirnya dalam Pancasila menjadi papat kalima pancer/papar kalima tunggal, yang semuanya bermuara kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu kemudian lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
"Adil itu bagi satwa adalah ketika elang itu bisa terbang bebas di hutan yang luas dan hutannya dijaga," imbuhnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno mengungkapkan, bertambahnya Elang Jawa di dalam kawasan konservasi merupakan bukti nyata keberhasilan kolaborasi konservasi antara masyarakat, melalui rutinnya monitoring yang dilakukan dan upaya menjaga kawasan hutan yang merupakan habitatnya.
Kondisi hutan di TNGHS masih sangat baik, khususnya untuk habitat Elang Jawa. Pada tahun 2020, lahir 2 ekor dan tahun 2021, lahir lagi 3 ekor Elang Jawa di alam.
Hadir dalam pelepasliaran ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor mewakili Bupati Bogor dan jajaran kepala dinas, sekditjen peternakan, Staf Khusus Menteri KLHK, pejabat eselon II lingkup KLHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Kepala Balai TNGHS, Kepala Balitek Embrio, Kapolsek, dan Direktur PT. Indonesia Power dan jajaran.
Berita Terkait
-
KLHK: Tren Pengurangan Sampah Plastik ke Laut Meningkat
-
KLHK Klaim Indonesia Berhasil Kurangi Sampah di Laut Hingga 15,30 Persen di 2020
-
KLHK Optimis Sektor Kehutanan Bisa Capai Netral Karbon di 2030
-
KLHK Gelar Festival Gender untuk Percepat PUG
-
Menteri LHK Dorong Generasi Milenial Jadi Green Leadership
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Ibu Tiri Aniaya Anak hingga Tewas, DPR Desak Sistem Perlindungan Diperkuat hingga Level RT/RW
-
Keadilan untuk Arianto Tawakal: Kakak Korban dan 12 Orang Jadi Saksi dalam Sidang Etik Oknum Brimob
-
Nadiem Makarim Bantarkan Sidang Korupsi Akibat Pendarahan Hebat hingga Masuk Rumah Sakit 4 Hari
-
BGN Atur Skema MBG Selama Libur Lebaran, Begini Teknis Distribusinya
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
ABK Dituntut Hukuman Mati terkait Sabu 2 Ton, DPR Ingatkan Hakim: Itu Opsi Terakhir
-
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp140 Ribu di Awal Ramadan, Ini Penyebab Utamanya
-
Kasat-Kanit Polres Toraja Utara Dipatsus, Mabes Polri: Tak Ada Ampun bagi Anggota Terlibat Narkoba
-
Sopir Tertidur Picu Tabrakan Adu Banteng Transjakarta di Cipulir, 24 Orang Luka-Luka
-
10 Fakta Pilu Oknum Brimob Aniaya Pelajar Hingga Tewas di Tual Maluku