Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menagih komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal itu menyusul rencana pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2021.
Direktur Sekolah Dasa Kemendikbud Ristek, Sri Wahyuninggsih, mengakui lemahnya pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan di sekolah menjadi hal yang diantisipasi.
“Yang kemungkinan menjadi persoalan adalah optimalisasi sistem pengawasan di sekolah,” kata Sri lewat video diskusi daring, Sabtu (5/6/2021).
Sri menuturkan, hal itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika pengawasan terhadap protokol kesehatan lemah, tidak menutup sekolah menjadi klaster penyebaran Covid-19.
“Karena memang sebaik apapun perencanaan yang kita lakukan, tetapi sistem pengawasan yang kita lakukan tidak berjalan maksimal, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai sekolah menjadi klaster baru,” ujarnya.
Sementara itu, terkait persiapan sekolah dalam menyambut PTM kembali diberlakukan, Sri mengungkapkan dari 48.000 Sekolah Dasar (SD) di 136 kabupaten/kota yang disurvei secara acak, 80 persen menyatakan siap.
“Kesiapan akan komitmen dalam mengimplementasikan syarat pembukaan sekolah, sekolah memang wajib dibuka sebagai layanan publik, tetapi bagaimana pembelajaran tatap muka dilaksanakan tentunya dengan terbatas, tidak 100 persen. Dengan berbagai aturan dan kriteria yang harus dioptimalkan, disosialisasikan sampai ke jenjang masyarakat,” ujarnya.
“Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, di bawah koordinasi kawan-kawan dinas kabupaten kota, maupun dinas pendidikan provinsi untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pembelajaran tatap muka,” sambungnya.
Dibuka Juli 2021
Baca Juga: Tak Jadi 7 Juni, Uji Coba PTM Tahap 2 DKI Diundur ke 9 Juni
Sebelumnya Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyatakan akan membuka sekolah dengan skema tatap muka pada Juli 2021, meski kasus Covid-19 masih tinggi sejak libur lebaran.
Nadiem menyatakan tidak ada tawar-menawar demi pendidikan. Dia beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.
"Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," kata Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).
Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun Mendikbu Ristek menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang.
Pembukaan sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya