Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat diikuti banyak calon atau kandidat.
Menurutnya, dengan begitu akan meminimalisasi atau menghindarkan dari terjadinya pembelahan sosial di masyarakat.
"Kalau untuk menghindari keterbelahan itu ya itu harus memang diperbanyak calon presidennya, dilebihkan dari dua minimal karena semakin banyak akan terlihat di situ keterbelahan itu akan terhindarkan," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Jazuli mengatakan, PKS sudah sejak lama menyuarakan agar UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu direvisi terutama soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebanyak 20 persen.
"Kalau PKS dari sebelum-sebelumnya sudah usul agar UU Pemilu itu direvisi supaya presidential threshold itu diturunkan, kenapa? Kan sudah dua kali pemilu ini kan orang komentar macam-macam tuduhannya ada keterbelahan, tuduhannya juga ada identitas ada macam-macam kan," ungkapnya.
Menurutnya, jika ambang batas pencalonan presiden masih berada di angka 20 persen, maka Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja.
"Jadi ngomong supaya tidak ada keterbelahan tapi tidak mau merubah UU Pemilu atau Pilpres terkait presidential threshold itu kan nggak sinergis, nggak nyambung," tuturnya.
"Kalau terlalu tinggi 20 persen kursi, 25 persen suara, ya artinya orang itu akan bergabung-bergabung yang hanya membuat capres-cawapres hanya dua pasang," sambungnya.
PDIP Hanya Minta Dua Paslon
Baca Juga: Duet AHY-Airlangga Hartarto, Petinggi Demokrat Sampaikan Prediksi Ini
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginginkan agar kontestasi Pilpres 2024 hanya diramaikan dengan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Hal itu ia ungkapkan saat membicarakan perihal peluang membangun koalisi dengan sejumlah partai politik menuju 2024.
Hasto menuturkan, dengan dua pasangan calon membuat pelaksanaan pilpres lebih ringkas lantaran tidak perlu melakukan pemungutan suara sampai dua putaran.
"Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Jadi tidak ada dua ronde supaya energi kita ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan," kata Hasto dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).
Hasto berpandangan dengan membangun koalisi dengan harapan pilpres satu putaran, dapat membuat energi bisa disalurkan untuk hal lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
Terkini
-
7 Fakta Adu Jotos Guru vs Siswa di Jambi: Dari Kata 'Miskin' Sampai Ancam Pakai Celurit
-
Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
Jakarta Tambah 40 e-TLE Handheld Presisi, Polisi Perluas Penindakan Digital di Jalan Raya
-
Walhi Ungkap Parahnya Bencana Ekologis Aceh Tamiang, Negara Baru Hadir Sepekan Kemudian
-
DPR Sesalkan Insiden Guru-Murid Saling Serang di Jambi: Sekolah Bukan Arena Tinju!
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
-
Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM