Suara.com - Kerumunan massa tidak dapat terelakkan saat restoran cepat saji McDonald's merilis paket makanan khusus BTS Meal hasil kolaborasi dengan grup boyband asal Korea Selatan, Rabu (9/8/2021).
Terkait itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai kerumunan itu bisa berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19.
Dalam sistem penjualannya, BTS Meal hanya bisa dibeli oleh konsumen melalui layanan Drive Thru atau melalui jasa ojek online. Akibatnya, mayoritas gerai McDonald's dipenuhi oleh para ojek online yang mendapatkan orderan dari konsumen.
"Bisa jadi klaster dan masalahnya dalam kondisi Indoensia klasternya sudah banyak banget dan mayoritas enggak bisa dideteksi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Rabu.
Seharusnya sistem pembelian diatur sedemikian rupa oleh McDonald's supaya tidak menimbulkan kerumunan massa mengingat antusiasme para fans BTS yang disebut ARMY juga sangat tinggi. Akan tetapi, pada realitasnya, kerumunan tetap saja terjadi.
"Yang jelas ini menjadi sumber penularan, menjadi tempat di mana orang yang akhrinya bisa leluasa menghasilkan klaster apalagi banyak yang enggak pakai masker," ujarnya.
Di sisi lain, Dicky juga menyoroti bagaimana pemberian izin usaha oleh pemerintah tidak dipahami oleh pemilik usaha beserta kewajibannya dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Membatasi interaksi kemudian mencegah kerumunan tidak dipatuhi atau tidak dilakukan."
Membludaknya pembelian BTS Meal terjadi hampir di seluruh di gerai-gerai McDonald's di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.
Baca Juga: Cegah Kerumunan, McDonald's Buka Tutup Pemesanan BTS Meal Secara Online
Bakal Kena Sanksi
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak segan dalam memberikan sanksi. Bahkan sudah banyak gerai yang harus disegel dan pengelolanya harus didenda.
Riza pun lantas mendukung langkah yang diambil anak buahnya ini. Menurutnya aturan protokol kesehatan harus ditegakan sesuai regulasi yang berlaku.
"Tentu kami tidak segan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa saja, termasuk kepada restoran," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6/2021).
Riza menilai seharusnya kerumunan yang terjadi bisa dicegah oleh para pengusaha restoran, termasuk McD. Mereka harus bisa mengatur jarak, mencegah kerumunan, dan lainnya.
"Mohon menjadi perhatian tetap dilaksanakan protokol kesehatan harus diantasipasi harus memliki perkiraan yang baik, program yang dilaskanakan, berapa yang mungkin hadir," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Ketakutan! Ledakan Dahsyat di SPBU Kemanggisan Jakbar Bikin Warga Kocar-kacir
-
Pengendara Mobil Gratis Masuk Tol KATARAJA, Catat Harinya!
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny, ICJR Desak Polisi Sita Aset untuk Ganti Rugi Korban, Bukan Sekadar Bukti
-
Duar! Detik-detik Mengerikan Truk Tangki BBM Terbakar di SPBU Kemanggisan Jakbar, Apa Pemicunya?
-
Bantah Harga Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Begini Kata Pasar Jaya
-
Pede Sosok "Bapak J" Mudahkan Kader Lolos ke Senayan, PSI: Sekurangnya Posisi 5 Besar
-
Wacana 'Reset Indonesia' Menggema, Optimisme Kalahkan Skenario Prabowo-Gibran Dua Periode
-
Ketar-ketir, Pedagang Kaget Dengar Harga Sewa Kios jadi Selangit usai Pasar Pramuka Direvitalisasi
-
Pemfitnah JK Masih Licin, Kejagung Ogah Gubris Desakan Roy Suryo Tetapkan Silfester DPO, Mengapa?
-
Perluas Inklusi Keuangan Daerah, Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Peran TPAKD