Suara.com - Meski pemilihan presiden (Pilpres) masih berlangsung tiga tahun lagi, namun beberapa nama populis sudah mulai berseliweran dalam sejumlah survei yang dilakukan beberapa lembaga.
Mengamati hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyatakan, jika calon presiden (capres) 2024 yang ideal menurutnya harus memiliki ide atau gagasan mengenai Indonesia ke depan.
Berdasarkan pemahaman itu, partainya akan mendukung capres yang memiliki ide atau gagasan mengenai Indonesia ke depan dalam kontestasi Pilpres 2024 dan tidak akan mendukung capres dari sudut pandang figur atau sosoknya saja.
"Jadi kami minta semua calon bicara soal ide bukan bicara figur doang. Tapi idenya apa, mau melakukan apa untuk Indonesia," kata Fahri seperti dilansir Antara di Jakarta, Minggu (13/6/2021).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, namun kontestasi Pilpres 2024 masih cukup lama, sehingga terlalu dini bagi Partai Gelora berbicara dinamika bursa capres.
Kekinian, Partai Gelora sedang fokus memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024 dan target lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen.
"Pada prinsipnya, siapa pun tokoh yang didukung Partai Gelora, harus memiliki ide cemerlang," ujarnya.
Selain itu, Fahri berharap kader partainya bekerja keras agar dapat merekrut anggota menembus angka 1 juta orang pada Oktober 2021. Apalagi, saat ini kader Partai Gelora baru terdata 200 ribu orang lebih.
"Dengan jumlah kader yang saat ini telah dicapai sebanyak 200 ribu kader, saya berharap pada Oktober nanti, kader yang terjaring bisa mencapai angka 1 juta. Mudah-mudahan Oktober nanti, kita bisa mencapai 1 juta kader yang sudah dilatih," katanya.
Baca Juga: Canda Pilpres, Prabowo Subianto Ajak Deddy Corbuzier Jadi Tim Suksesnya di 2024
Dikatakannya, konsolidasi partainya sudah mulai dilakukan dari tingkat pusat hingga struktur kepengurusan paling bawah. Fahri menjelaskan, saat ini sudah terbentuk 100 persen kepengurusan DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota), serta penyelesaian pembentukan kepengurusan DPC (kecamatan).
"Pada Juni 2021, sekitar 8.000 kecamatan yang ada di 514 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia, sudah terbentuk 80 persen kepengurusan DPC. Setelah membentuk DPC, selanjutnya para pengurus akan menjaring kader-kader baru di 74.957 desa," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar