Suara.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti mengaku telah mengembalikan uang yang diberikan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sejumlah 48 ribu dolar Singapura atau setara Rp 508 juta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengakuan tersebut disampaikannya saat bersaksi dalam sidang perkara bantuan sosial (Bansos) Se-Jabodetabek tahun 2020 dengan terdakwa eks Mensos Juliari P Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (14/6/2021).
Suyuti mengaku sempat dipanggil penyidik KPK untuk memberikan penjelasan uang Rp 508 juta yang diterimanya, sekaligus untuk mengembalikan kepada KPK.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal ini pun mengaku kaget dan tak mengetahui uang yang diterimanya, melalui perantara tim teknis pengadaan bansos di Kemensos Kukuh Aribowo, terkait dalam kasus korupsi bansos.
"Kami dipanggil, saya kaget juga. Saya tidak merasa bersalah pada waktu itu," ucapnya di PN Tipikor Jakarta Pusat,
Hingga akhirnya, Suyuti mendapat penjelasan penyidik KPK mengenai uang tersebut. Pun kemudian Suyuti meminta agar diberikan waktu mengembalikan uang dari Juliari kepada KPK.
Diakuinya, uang tersebut sudah digunakan untuk biaya operasional dalam pilkada serentak Kabupaten Kendal tahun 2019 lalu.
"Karena diterangkan uang ini. Akhirnya saya minta waktu 1,5 sampai 2 bulan. Saya kembalikan 508 juta, dalam (mata uang) rupiah," ujarnya.
Dia mengakui mendapatkan uang melalui Kukuh menggunakan amplop. Penyerahan uang tersebut terjadi ketika kunjungan pejabat Kemensos di Semarang, Jawa Tengah.
Baca Juga: Pejabat Kemensos: Ihsan Yunus Dekat dengan Juliari, Sering ke Ruangan Pak Menteri
Saat itu juga hadir Juliari ketika membahas program keluarga harapan (PKH) di Grand Candi Hotel.
Sebelum mendapatkan uang itu, dia sempat mendapatkan telepon dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Adi Wahyono yang kemudian menyerahkan sejumlah uang.
"Saya pernah ditelepon sama Mas Adi Wahyono. 'Nanti kalau ketemu kita di Semarang ketemu, nanti ada titipan.' Gitu saja. Tapi, kan jaraknya saya di Kendal, mungkin mas Adi di Jakarta, saya siap gitu saja," ungkapnya.
Diakuinya, uang pemberian eks Mensos Juliari telah digunakan untuk pemenangan Pilkada Serentak tahun 2019. Ketika itu PDI P mengusung pasangan Tino Indra Wardono - Mukh Mustamsikin.
"Saya diberi uang sama kukuh, tapi yang dulu telpon kok mas Adi. Monggo ayo kita gunakan dalam rangka pemenangan pilkada ini. Untuk membantu dalam rangka memenangkan pilkada di Kabupaten Kendal," ucapnya di persidangan.
Jaksa pun sempat membacakan BAP milik saksi Suyuti ketika masih dalam penyidikan di KPK. Dalam BAP yang dibacakan bahwa Suyuti menerima uang titipan dari eks Menteri Sosial Juliari melalui Kukuh Aribowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Nasaruddin Umar Terima Sapi Kurban dari Presiden dan Wapres
-
Kemenpar Bakal Tertibkan Penginapan Ilegal di OTA, 1.600 Akomodasi Terancam Dihapus
-
Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Iduladha 1447 H, Pengamanan Diperketat
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden