Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menduga ada pihak-pihak yang sengaja mencari kesempatan di balik isu masa jabatan presiden 3 periode.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Fadli Zon menilai, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan kebijakan yang tepat.
Ia menduga di luar masa jabatan dua periode ada pihak yang mencari kesempatan atau mencari proyek.
"Sudah benar pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua kali sesuai semangat perubahan dan demokrasi. Diluar itu, mungkin ada yang cari kesempatan dan cari proyek," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Senin (21/6/2021).
Jika dalam masa jabatan dua periode presiden menunjukkan kinerja yang baik, maka bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.
Namun, jika selama dua periode tersebut presiden hanya menghasilkan kekacauan di negeri, maka itu menjadi tugas bagi presiden baru untuk memperbaiki situasi yang ada.
"Kalau hasil 2 periode baik, tinggal dilanjutkan penggantinya. Kalau 2 periode kacau dan berantakan, diperbaiki presiden baru," ungkap Fadli Zon.
Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir isu Pilpres 2024 semakin banyak dibahas oleh berbagai pihak.
Baca Juga: Menggemaskan! Presiden Jokowi Ulang Tahun, Jan Ethes Beri Ucapan Selamat
Mulai dari kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terganjal melaju dalam kontestasi Pilpres 2024 hingga kemunculan komunitas yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, selaku pendukung dan pencetus Jokowi tiga periode dengan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ikut menanggapi peluncuran seknas tersebut.
Pertama dikatakan Qodari, keberadaan seknas yang disebut sebagai organisasi itu merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan Qodari menyoal Jokowi-Prabowo untuk 2024.
Sebagaimana diketahui, gagasan itu pernah dilontarkannya pada periode Februari-Maret 2021.
"Sebetulnya organisasi ini adalah wadah bagi mereka yg merespons gagasan itu, misalnya ketua Jokpro 2024 ini Mas Baron adalah simpatisan lama Pak Jokowi, dia punya komunitas pendukung Jokowi namanya Caberawit, dan mereka mengundang saya ketemu dengan mereka semua dan bentuk selanjutnya adalah organisasi ini," tutur Qodari kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah