Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan tanggapan soal adanya isu presiden dipilih kembali oleh MPR RI pada Pilpres 2024 mendatang. Isu tersebut mencuat usai Direktur lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando mengatakan, bahwa kekinian ada kelompok-kelompok ingin mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.
Dino mengatakan, bahwa pihak-pihak yang mengusulkan agar presiden kembali dipilih oleh MPR ada di DPR. Dino meminta, identitas para anggota DPR yang mengusulkan hal itu agar dipublikasikan.
"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," kata Dino lewat cuitannya di Twiter pribadinya @dinopattidjalal, seperti dikutip Suara.com, Senin (21/6/2021).
Dino mengatakan, jika anggota DPR benar terbukti mengusulkan hal tersebut maka dianggap sudah tak mewakili konstituennya lagi. Ia kemudian membeberkan sejumlah hal buruk bila presiden kembali dipilih MPR.
"Saya yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang & politik transaksional dlm demokrasi, apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR," tuturnya.
Menurutnya, jika presiden kembali dipilih oleh MPR Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat melainkan hanya milik para sponsor. Selain itu demokrasi juga akan dianggap elitis.
"Dalam situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yang percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," ujarnya.
Lebih lanjut, Dino menegaskan, agar para oknum anggota DPR RI ini diungkap identitasnya jika memang benar terbukti usulkan presiden dipilih oleh MPR RI.
"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi ke depan," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Cukup 2 Periode, Fadli Zon: Kalau Hasilnya Baik Tinggal Dilanjutkan Penggantinya
Berita Terkait
-
Pede Serukan Duet Jokowi-Prabowo, Qodari: Gagasan 3 Periode Bukan Mimpi di Siang Bolong
-
Serukan Jokowi-Prabowo Duet Pilpres, Demokrat: Qodari Carmuk, Minta Imbalan Masuk Kabinet
-
Tolak Presiden 3 Periode, PKS: Kepemimpinan Jokowi Tak Spesial Untuk Dilanjutkan
-
M Qodari Ngebet Jokowi 3 Periode, Demokrat: Nanti juga Ditinggal
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran