Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan tanggapan soal adanya isu presiden dipilih kembali oleh MPR RI pada Pilpres 2024 mendatang. Isu tersebut mencuat usai Direktur lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando mengatakan, bahwa kekinian ada kelompok-kelompok ingin mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.
Dino mengatakan, bahwa pihak-pihak yang mengusulkan agar presiden kembali dipilih oleh MPR ada di DPR. Dino meminta, identitas para anggota DPR yang mengusulkan hal itu agar dipublikasikan.
"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," kata Dino lewat cuitannya di Twiter pribadinya @dinopattidjalal, seperti dikutip Suara.com, Senin (21/6/2021).
Dino mengatakan, jika anggota DPR benar terbukti mengusulkan hal tersebut maka dianggap sudah tak mewakili konstituennya lagi. Ia kemudian membeberkan sejumlah hal buruk bila presiden kembali dipilih MPR.
"Saya yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang & politik transaksional dlm demokrasi, apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR," tuturnya.
Menurutnya, jika presiden kembali dipilih oleh MPR Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat melainkan hanya milik para sponsor. Selain itu demokrasi juga akan dianggap elitis.
"Dalam situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yang percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," ujarnya.
Lebih lanjut, Dino menegaskan, agar para oknum anggota DPR RI ini diungkap identitasnya jika memang benar terbukti usulkan presiden dipilih oleh MPR RI.
"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi ke depan," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Cukup 2 Periode, Fadli Zon: Kalau Hasilnya Baik Tinggal Dilanjutkan Penggantinya
Berita Terkait
-
Pede Serukan Duet Jokowi-Prabowo, Qodari: Gagasan 3 Periode Bukan Mimpi di Siang Bolong
-
Serukan Jokowi-Prabowo Duet Pilpres, Demokrat: Qodari Carmuk, Minta Imbalan Masuk Kabinet
-
Tolak Presiden 3 Periode, PKS: Kepemimpinan Jokowi Tak Spesial Untuk Dilanjutkan
-
M Qodari Ngebet Jokowi 3 Periode, Demokrat: Nanti juga Ditinggal
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Menteri Bahlil Kerahkan Pasukan ESDM dan ERT Bangun Dapur Umum di Sumatera - Aceh
-
Janji Sat-Set Menteri Bahlil: 2 Hari Pasca Kunjungan, Masjid dan Pengungsi di Agam Terang Benderang
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri