Suara.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si, mengatakan, keuangan partai sebaiknya disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan bagi kadernya. Selain itu, bantuan sebaiknya juga diberikan kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan saat menghadiri Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Banpol dengan Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta (21/06/2021).
Menurut Bahtiar, tahun 2021, pemerintah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Demokrat berjumlah Rp10,876 miliar. Bantuan keuangan partai politik ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik, baik bagi anggota maupun masyarakat.
“Penggunaan bantuan keuangan parpol ini, sekarang kami perluas. Boleh juga untuk penanganan Covid-19. Kami berharap, Partai Demokrat juga aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk membantu memutus rantai penyebaran virus ini,” lanjut Bahtiar.
Pada kesempatan itu, Kemendagri mengatakan, akses ekonomi masing-masing partai politik berbeda-beda. Mulai tahun depan, partai politik harus mempersiapkan diri untuk Pemilu Serentak 2024.
Ia mengungkapkan, saat ini, pemerintah sedang mengupayakan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
“Saat ini, kami sudah mengajukan kenaikan untuk tahun 2022. Saya juga mendorong setiap daerah, agar meningkatkan alokasi bantuan keuangan parpol dalam APBD-nya,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, reformasi sistem kepartaian di Indonesia harus linier dengan kebijakan negara.
“Negara harus konsisten dalam mereformasi sistem kepartaian yang ada, karena itu negara harus memberikan proteksi terhadap keberlangsungan partai," tambahnya.
Baca Juga: Muncul Seknas Jokowi-Prabowo, Demokrat: Jangan Bawa Indonesia ke Masa Orde Baru
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama para pengurus partai turut hadir dalam acara tersebut.
Berita Terkait
-
Soroti Isu Radikalisme, Rocky Gerung Curiga PDIP Ingin Jadi Partai Tunggal
-
Kemendagri: Ada 29 Kabupaten/Kota Berisiko Tinggi Penularan Covid-19
-
Didapuk Jadi Anggota Dewan Pertimbangan, Ini Alasan Sutiyoso Gabung ke Partai Nasdem
-
PKS Siap Dukung Program Wali Kota Medan Bobby Nasution
-
Singgung Partai Ummat, Zulkifli Hasan: Jadi Tantangan PAN agar Lebih Besar
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi