Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku bahwa dirinya hanya mendengar dari media saja soal adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia meminta Presiden Joko Widodo saat ini tak diganggu dengan isu-isu spekulatif.
"Saya dengar dari media saja. Ya sebaiknya tidak menjerumuskan pak Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif begitu biarkan pak Jokowi fokus pada kerja apalagi beliau sudah menolak untuk tiga periode," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, soal keinginan masa jabatan presiden 3 periode bukan lah keinginan Jokowi. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang meminta seperti misalnya relawan.
"Ya saya kira soal keinginan untuk (jabatan Presiden) 3 periode ini kan bukan keinginan pak Jokowi tapi dari keinginan dari sejumlah relawan misalkan Jokpro," tuturnya.
Awiek mengatakan, kekinian partainya masih menghormati konstitusi bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode saja. Upaya mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode memang ada di parlemen, namun menurutnya PPP enggan mencederai demokrasi.
"Nah apakah itu bisa terealisasi tentu itu kuncinya di parlemen nanti. Tapi sejauh ini PPP masih menghormati konstitusi yang ada. Termasuk juga PPP tidak ingin mencederai demokrasi kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," tuturnya.
"Terlebih presiden sudah menyatakan tidak ada minat untuk tiga periode hal ini menegaskan beliau berjalan secara konstitusional. Kami berharap pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negara ini," sambungnya.
3 Periode
Wacana presiden tiga periode tengah hangat diperbincangkan. Bahkan, baru-baru ini telah dibentuk Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024 yang menginginkan Jokowi bisa terpilih kembali ketiga kalinya menjadi presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Komite Referendum Jokowi Tiga Periode Terbentuk, Ini Tugasnya
Kontan banyak yang menuding gagasan Jokpro 2024 sudah melanggar aturan. Karena jelas-jelas berdasarkan undang-undang masa jabatan presiden hanya bisa terpilih kembali selama dua periode.
Terkait tudingan itu, penasihat Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Muhammad Qodari mengatakan, adalah keliru jika menganggap gagasan masa jabatan presiden tiga periode sebagai bentuk kemunduran. Apalagi, disamakan dengan masa orde baru atau Orba.
"Menurut saya menyamakan gagasan tiga periode dengan zaman orde baru itu nggak nyambung itu. Nggak apple to apple, dia salah sasaran," kata Qodari kepada Suara.com, Minggu (20/6/2021).
Berita Terkait
-
Soal Jokowi 3 Periode, Pengamat: Orang Mabok dan Pikirannya Ngawur yang Mau
-
CEK FAKTA: Viral Gambar Presiden Jokowi 'Kalian Siap Saya Pimpin 3 Periode', Benarkah?
-
Refly Harun Tolak Jokowi Capres 2024: Jokowi Sudah Jadul, Banyak Orang Muda Lebih Hebat
-
Fahri Hamzah: Selamat Milad Presiden Jokowi, Semoga Diberi Jalan Terang
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM