Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku bahwa dirinya hanya mendengar dari media saja soal adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia meminta Presiden Joko Widodo saat ini tak diganggu dengan isu-isu spekulatif.
"Saya dengar dari media saja. Ya sebaiknya tidak menjerumuskan pak Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif begitu biarkan pak Jokowi fokus pada kerja apalagi beliau sudah menolak untuk tiga periode," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, soal keinginan masa jabatan presiden 3 periode bukan lah keinginan Jokowi. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang meminta seperti misalnya relawan.
"Ya saya kira soal keinginan untuk (jabatan Presiden) 3 periode ini kan bukan keinginan pak Jokowi tapi dari keinginan dari sejumlah relawan misalkan Jokpro," tuturnya.
Awiek mengatakan, kekinian partainya masih menghormati konstitusi bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode saja. Upaya mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode memang ada di parlemen, namun menurutnya PPP enggan mencederai demokrasi.
"Nah apakah itu bisa terealisasi tentu itu kuncinya di parlemen nanti. Tapi sejauh ini PPP masih menghormati konstitusi yang ada. Termasuk juga PPP tidak ingin mencederai demokrasi kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," tuturnya.
"Terlebih presiden sudah menyatakan tidak ada minat untuk tiga periode hal ini menegaskan beliau berjalan secara konstitusional. Kami berharap pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negara ini," sambungnya.
3 Periode
Wacana presiden tiga periode tengah hangat diperbincangkan. Bahkan, baru-baru ini telah dibentuk Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024 yang menginginkan Jokowi bisa terpilih kembali ketiga kalinya menjadi presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Komite Referendum Jokowi Tiga Periode Terbentuk, Ini Tugasnya
Kontan banyak yang menuding gagasan Jokpro 2024 sudah melanggar aturan. Karena jelas-jelas berdasarkan undang-undang masa jabatan presiden hanya bisa terpilih kembali selama dua periode.
Terkait tudingan itu, penasihat Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Muhammad Qodari mengatakan, adalah keliru jika menganggap gagasan masa jabatan presiden tiga periode sebagai bentuk kemunduran. Apalagi, disamakan dengan masa orde baru atau Orba.
"Menurut saya menyamakan gagasan tiga periode dengan zaman orde baru itu nggak nyambung itu. Nggak apple to apple, dia salah sasaran," kata Qodari kepada Suara.com, Minggu (20/6/2021).
Berita Terkait
-
Soal Jokowi 3 Periode, Pengamat: Orang Mabok dan Pikirannya Ngawur yang Mau
-
CEK FAKTA: Viral Gambar Presiden Jokowi 'Kalian Siap Saya Pimpin 3 Periode', Benarkah?
-
Refly Harun Tolak Jokowi Capres 2024: Jokowi Sudah Jadul, Banyak Orang Muda Lebih Hebat
-
Fahri Hamzah: Selamat Milad Presiden Jokowi, Semoga Diberi Jalan Terang
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Analis Politik Senior Bongkar Makna di Balik Blusukan Wapres Gibran
-
Sukabumi Jadi Markas "Cinta Palsu" Antarnegara: 16 WNA Spesialis Love Scamming Digulung Imigrasi!
-
Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri Buka Suara Penangkapan 3 WNI Terkait Haji Ilegal
-
Besok Perisai Geruduk DPR Bawa 15 Tuntutan May Day: Dari Upah hingga Agraria!
-
Amnesty International Ungkap Tiga Faktor Penyebab Impunitas Militer di Indonesia
-
Main Mata Proyek Jalur Kereta: KPK Bongkar Skenario 'Plotting' Bupati Pati Sudewo di Balai Ngrombo
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!