Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku bahwa dirinya hanya mendengar dari media saja soal adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia meminta Presiden Joko Widodo saat ini tak diganggu dengan isu-isu spekulatif.
"Saya dengar dari media saja. Ya sebaiknya tidak menjerumuskan pak Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif begitu biarkan pak Jokowi fokus pada kerja apalagi beliau sudah menolak untuk tiga periode," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, soal keinginan masa jabatan presiden 3 periode bukan lah keinginan Jokowi. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang meminta seperti misalnya relawan.
"Ya saya kira soal keinginan untuk (jabatan Presiden) 3 periode ini kan bukan keinginan pak Jokowi tapi dari keinginan dari sejumlah relawan misalkan Jokpro," tuturnya.
Awiek mengatakan, kekinian partainya masih menghormati konstitusi bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode saja. Upaya mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode memang ada di parlemen, namun menurutnya PPP enggan mencederai demokrasi.
"Nah apakah itu bisa terealisasi tentu itu kuncinya di parlemen nanti. Tapi sejauh ini PPP masih menghormati konstitusi yang ada. Termasuk juga PPP tidak ingin mencederai demokrasi kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden," tuturnya.
"Terlebih presiden sudah menyatakan tidak ada minat untuk tiga periode hal ini menegaskan beliau berjalan secara konstitusional. Kami berharap pak Jokowi tetap diberi keleluasaan memimpin negara ini," sambungnya.
3 Periode
Wacana presiden tiga periode tengah hangat diperbincangkan. Bahkan, baru-baru ini telah dibentuk Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024 yang menginginkan Jokowi bisa terpilih kembali ketiga kalinya menjadi presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Komite Referendum Jokowi Tiga Periode Terbentuk, Ini Tugasnya
Kontan banyak yang menuding gagasan Jokpro 2024 sudah melanggar aturan. Karena jelas-jelas berdasarkan undang-undang masa jabatan presiden hanya bisa terpilih kembali selama dua periode.
Terkait tudingan itu, penasihat Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Muhammad Qodari mengatakan, adalah keliru jika menganggap gagasan masa jabatan presiden tiga periode sebagai bentuk kemunduran. Apalagi, disamakan dengan masa orde baru atau Orba.
"Menurut saya menyamakan gagasan tiga periode dengan zaman orde baru itu nggak nyambung itu. Nggak apple to apple, dia salah sasaran," kata Qodari kepada Suara.com, Minggu (20/6/2021).
Berita Terkait
-
Soal Jokowi 3 Periode, Pengamat: Orang Mabok dan Pikirannya Ngawur yang Mau
-
CEK FAKTA: Viral Gambar Presiden Jokowi 'Kalian Siap Saya Pimpin 3 Periode', Benarkah?
-
Refly Harun Tolak Jokowi Capres 2024: Jokowi Sudah Jadul, Banyak Orang Muda Lebih Hebat
-
Fahri Hamzah: Selamat Milad Presiden Jokowi, Semoga Diberi Jalan Terang
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan