Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid membuka Kegiatan Assesment Potensi yang diadakan Biro Kepegawaian dan Organisasi di Operational Room pada Selasa (22/06/2021).
Dalam arahannya, Taufik Madjid mengingatkan kepada peserta untuk meningkatkan kompetensi meski situasi pandemi masih terjadi. Taufik Madjid juga menegaskan, Kemendes PDTT akan terus melaksanakan arahan Presiden berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.
"Kita membentuk ASN yang berkompetensi, memiliki daya saing, dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kementerian, negara, dan bangsa," paparnya.
"Banyak hal yang sudah dan akan terus dilakukan mulai restrukturisasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara masif Kementerian Desa sudah melakukan penyetaraan secara cepat sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," tambah Taufik Madjid
Reformasi Birokrasi sedang dilakukan Kemendes PDTT sesuai visi misi Presiden Joko Widodo poin ke 4 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Taufik Madjid berharap semua bentuk pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat dengan adanya restrukturisasi tersebut.
"Dengan dilakukannya strukturalisasi diharapkan pemerintahan menjadi lincah, kuat, ramping, responsif, akurat, dan melakukan pelayanan dengan cepat," jelas Taufik Madjid.
Kegiatan Assesment Potensi dilaksanakan dalam beberapa gelombang ini menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat yaitu memperhatikan jarak antar peserta. Setiap meja hanya satu peserta.
Penyemprotan disinfektan pada kursi dan meja sebelum dan sesudah test. Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk dan disediakan Hand Sanitizer.
Baca Juga: Mendes PDTT Apresiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jumlah peserta maksimal 25 Persen dari kapasitas ruangan dan setiap peserta menggunakan masker medis, tidak diperkenankan pakai masker kain.
Gelombang pertama dilaksanakan pada 22 sampai 23 Juni 2021 dengan maksimal 50 peserta.
Tag
Berita Terkait
-
Gus Menteri Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e-SAKIP di Sumedang
-
96,59% Warga Menilai Pelayanan Pemerintah Desa Baik
-
Bertemu UNDP, Gus Menteri Paparkan Soal SDGs dan Pemutakhiran Data Desa
-
Gus Menteri dan Wabub Malaka Bahas Pengentasan Kemiskinan Berbasis SDGs Desa
-
Demi Pemulihan Ekonomi, Gus Menteri Dukung Work From Bali
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Legislator Gerindra Beri Wanti-wanti Soal Alih Fungsi Lahan Sawah, Bisa Ancam Kedaulatan Pangan
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
-
Rombongan Kapolda Papua Tengah Dihujani Tembakan OPM, Kasat Narkoba Nabire Terluka di Kepala!
-
Presiden Prabowo Beri Peringatan Keras: Menteri 'Nakal' Tiga Kali, Akan Di-Reshuffle
-
Prabowo Puji Kinerja Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 70 Triliun: Dia Patriot
-
Prabowo Subianto Sentil Oknum yang Kerap Besar-besarkan Kasus Keracunan MBG
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta