Demi Pemulihan Ekonomi, Gus Menteri Dukung Work From Bali

Suara.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung program Work From Bali (WFB) guna pemulihan ekonomi nasional.

Alasan Gus Menteri, sapaan akrabnya, mendukung program ini karena Bali adalah ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal dunia jadi pemulihan ekonomi harus berorientasi pada wisata.

“Bentuk dukungan dari Kementerian Desa akan melakukan hal sama dengan membuka seluruh desa wisata di Pulau Bali sebagai landasan pemulihan ekonomi,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Menteri mengatakan, sektor pariwisata Bali harus segera dibangkitkan kembali secara bertahap.

Atas dasar itu Kemendes PDTT mendukung program WFB yang dicanangkan pemerintah untuk membuka seluruh sektor pariwisata di Bali yang nantinya akan digunakan mereka selama bekerja.

“Untuk menghidupkan kembali geliat ekonomi pada sektor pariwisata, kami mendukung penuh program pemerintah melakukan skema Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di daerah ini,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Gus Menteri beri catatan jika pembukaan kembali desa wisata harus selektif, olehnya tim seleksi untuk memastikan desa mana yang boleh dibuka mengingat situasi pandemi.

“Jika pariwisata di pulau Dewata Bali dibuka secara luas, maka yang harus diperhatikan kasus Covid-19 harus betul-betul diseleksi dan di desa juga harus menjadi bagian itu karena ini kita bicara soal Bali,” katanya.

Sebelumnya Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT sedang fokus untuk pengelolaan BUMDes karena ini jadi kunci pemulihan ekonomi di level desa.

Baca Juga: Kunjungi BUMDes di Bali, Gus Menteri Beri Sejumlah Apresiasi

Ini terbukti dan bukan hanya teori karena desa yang terus berinovasi dalam pengelolaan BUMDes sukses menurunkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan yang bersumber dari Dana Desa.

Jika nanti 74.961 Desa ini bergerak bersama dalam pemulihan ekonomi nasional meski level desa maka kontribusinya sangat luar biasa bagi pemulihan ekonomi sacara nasional.