Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ataupun lockdown memiliki esensi yang sama. Sehingga kata Jokowi, PPKM Mikro atau Lockdown tak perlu dipertentangkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi dalam jumpa pers di akun youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
Pernyataan Jokowi menanggapi desakan PSBB dan Lockdown total mengingat lonjakan kasus Covid-19 yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Kata Jokowi jika implementasi PPKM mikro berjalan dengan baik, seharusnya laju penyebaran Covid-19 dapat terkendali.
"Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik tindakan- tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa adanya persoalan PPKM mikro yang belum menyeluruh dan sporadis di beberapa daerah. Karena itu ia meminta kepala daerah untuk meneguhkan komitmen mempertajam penerapan PPKM mikro dan mengoptimalkan posko-posko Covid-19.
"Persoalannya PPKM miko saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu saya minta kepada gubernur Bupati dan walikota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM optimalkan posko-posko 19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan," tutur dia.
Tak hanya itu, Jokowi menuturkan fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3 M memakai masker menjaga cara mencuci tangan. Kedisiplinan 3M kata Jokowi menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T testing, testing treatment hingga ke tingkat desa.
Karena itu, Jokowi mengajak masyakarat untuk lebih disiplin dalam berdisplin ketat menghadapi wabah pandemi Covid-19 Pasalnya kata Jokowi, virus corona tak mengenal ras ataupun diskriminasi setiap orang, status agama, status ekonominya.
"Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras, maupun diskriminasi setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya status ekonominya, agamanya maupun suku bangsanya, semuanya dapat terken. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri kita bisa kena," kata Jokowi.
Baca Juga: Enggan Pilih Lockdown, Jokowi Lebih Memilih PPKM Mikro
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat saat ini untuk mengendalikan Covid-19 hingga ke level terkecil.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid 19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
Jokowi pun menyebut kebijakan penerapan PPKM Mikro, karena pemerintah telah mempelajari beberapa opsi penanganan Covid-19 dan memperhitungkan aspek sosial, politik dan ekonomi. Bahkan telah mempelajari pengalaman dari negara-negara lain dalam mengendalikan Covid-19.
"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan covid 19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob