Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai bahwa Polri masih punya tantangan yang bisa berpotensi membawa kemunduran pada usianya yang kini menginjak 75 tahun. Menurutnya hal itu perlu diperbaiki Polri ke depan.
"Reformasi kepolisian masih harus terus dilakukan khususnya reformasi kultural yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas," kata Didik dalam rangka memperingati HUT Polri ke-75, Kamis (1/7/2021).
Didik kemudian membeberkan 4 hal setidaknya yang harus segera diperbaiki Polri jika tak mau reformasinya alami kemunduran.
Pertama menurutnya, Polri rawan terseret kepentingan politik elit dan politik praktis. Netralitas polisi dalam kepentingan politik menjadi tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan.
"Polri harus lepas dari kepentingan elit dan politik yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi, kebebasan sipil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan," tuturnya.
Kemudian yang kedua, adalah soal akuntabilitas. Didik menyampaikan, kekinian reformasi Polri selama ini masih dianggap ada persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai bagian aparat penegak hukum.
"Setidaknya, ada tiga hal yang butuh perhatian khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat," ujarnya.
Hal yang ketiga, kata Didik yakni praktik represi baik di ruang publik masih menjadi momok di masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap masih banyak arogansi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap masyarakat sipil.
"Tindakan kekerasan yang berlebihan, arogansi aparat kepolisian ini harus menjadi bagian reformasi yang harus diwujudkan," katanya.
Baca Juga: Pesan Khusus Jokowi ke Jajaran Polri di Hari Bhayangkara Ke-75
Terakhir, yakni masalah perilaku koruptif dan gaya hidup mewah juga menjadi sorotan. Menurut Didik, secara kelembagaan Polri harus mampu membangun zona intergritas dan memastikan segenap anggotanya terhindar dari perilaku korup dan gaya hidup mewah.
"Saya rasa Kapolri dihadapkan kepada pekerjaan rumah yang cukup fundamental yang masih harus diselesaikan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pesan Khusus Jokowi ke Jajaran Polri di Hari Bhayangkara Ke-75
-
Buru Teroris MIT di Poso, 65 Anggota Polisi Naik Pangkat di HUT Bhayangkara
-
Jokowi Beri Penghargaan Bintang Bhayangkara Naraya Kepada 3 Anggota Polri
-
Hari Bhayangkara, Sejarah Polisi Pertama Republik Terbentuk bukan 1 Juli
-
Polisi Temukan 5 Hektare Ladang Ganja di Nagan Raya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat