Suara.com - Sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada hari pertama kerja Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Senin (5/7/2021).
Meskipun sebagian besar pegawai bekerja dari rumah (work from home), kantor kementerian di Jalan Merdeka Barat terpantau masih beroperasi. Belasan petugas keamanan di Kementerian Desa PDTT pun terlihat masih melakukan "briefing" di halaman parkir mobil.
"Seluruh pekerja hari ini 100 persen WFH, tetapi memang briefing petugas rutin dilaksanakan setiap hari," kata Indra Susanto, salah satu petugas pos jaga di Kementerian Desa PDTT Jakarta Pusat, Senin.
Indra mengatakan bahwa hanya pekerja yang memiliki kepentingan mendesak yang bisa masuk ke dalam gedung, dengan pengawalan dari petugas dan waktu yang dibatasi.
Berbeda dengan itu, Kementerian Perhubungan masih terlihat adanya pegawai yang masuk, meskipun jumlahnya sangat sedikit.
"Saya kebetulan gilirannya masuk hari ini. Kemungkinan memang tidak banyak karena lebih dari 75 persen yang WFH," kata Anisa, salah satu pegawai.
Sementara itu, lobi perkantoran di Oil Center, Pertamina Lubricant, terlihat sepi. Berdasarkan penuturan pegawai resepsionis, hanya ada tiga pegawai yang masuk.
Pegawai pun dipastikan memiliki keterangan hasil tes usap maupun PCR negatif sebelum memasuki gedung perkantoran.
Gedung Perkantoran Sinarmas di Jalan MH. Thamrin juga beroperasi dan membuka pintu masuk sejak pukul 07.00 WIB, meskipun umumnya pegawai melaksanakan WFH.
Baca Juga: Diperiksa Kasus Hajatan, Lurah di Depok Tinggal Tunggu Dijatuhi Sanksi
"Dari pagi sejak saya berjaga jam 07.00 tidak banyak yang datang, kemungkinan kurang dari 10 orang," kata Kamaluddin, salah satu petugas keamanan di Gedung Sinarmas. (Antara)
Berita Terkait
-
Lenteng Agung Macet Parah! Orang Depok Susah Masuk Jakarta, Kendaraan Ditanya-tanya
-
Sufmi Dasco Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia selama PPKM Darurat
-
Luqman Hakim: Jangan Ragu Tindak Kepala Daerah yang Tak Patuhi PPKM Darurat
-
Diperiksa Kasus Hajatan, Lurah di Depok Tinggal Tunggu Dijatuhi Sanksi
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau