Suara.com - Sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada hari pertama kerja Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Senin (5/7/2021).
Meskipun sebagian besar pegawai bekerja dari rumah (work from home), kantor kementerian di Jalan Merdeka Barat terpantau masih beroperasi. Belasan petugas keamanan di Kementerian Desa PDTT pun terlihat masih melakukan "briefing" di halaman parkir mobil.
"Seluruh pekerja hari ini 100 persen WFH, tetapi memang briefing petugas rutin dilaksanakan setiap hari," kata Indra Susanto, salah satu petugas pos jaga di Kementerian Desa PDTT Jakarta Pusat, Senin.
Indra mengatakan bahwa hanya pekerja yang memiliki kepentingan mendesak yang bisa masuk ke dalam gedung, dengan pengawalan dari petugas dan waktu yang dibatasi.
Berbeda dengan itu, Kementerian Perhubungan masih terlihat adanya pegawai yang masuk, meskipun jumlahnya sangat sedikit.
"Saya kebetulan gilirannya masuk hari ini. Kemungkinan memang tidak banyak karena lebih dari 75 persen yang WFH," kata Anisa, salah satu pegawai.
Sementara itu, lobi perkantoran di Oil Center, Pertamina Lubricant, terlihat sepi. Berdasarkan penuturan pegawai resepsionis, hanya ada tiga pegawai yang masuk.
Pegawai pun dipastikan memiliki keterangan hasil tes usap maupun PCR negatif sebelum memasuki gedung perkantoran.
Gedung Perkantoran Sinarmas di Jalan MH. Thamrin juga beroperasi dan membuka pintu masuk sejak pukul 07.00 WIB, meskipun umumnya pegawai melaksanakan WFH.
Baca Juga: Diperiksa Kasus Hajatan, Lurah di Depok Tinggal Tunggu Dijatuhi Sanksi
"Dari pagi sejak saya berjaga jam 07.00 tidak banyak yang datang, kemungkinan kurang dari 10 orang," kata Kamaluddin, salah satu petugas keamanan di Gedung Sinarmas. (Antara)
Berita Terkait
-
Lenteng Agung Macet Parah! Orang Depok Susah Masuk Jakarta, Kendaraan Ditanya-tanya
-
Sufmi Dasco Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia selama PPKM Darurat
-
Luqman Hakim: Jangan Ragu Tindak Kepala Daerah yang Tak Patuhi PPKM Darurat
-
Diperiksa Kasus Hajatan, Lurah di Depok Tinggal Tunggu Dijatuhi Sanksi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol