Suara.com - Beberapa pekan terakhir ini, muncul isu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akan mundur dari jabatannya. Isu ini berhembus setelah sejumlah pengamat hingga politisi meminta Ma'ruf Amin mundur karena diniai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI, Fernando Emas mengatakan Ma'ruf tidak menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja selama dua tahun menjabat sebagai wapres. Akibatnya, Presiden Joko Widodo terkesan menjalankan roda pemerintahan seorang diri.
"Selama ini yang terlihat pada masyarakat Indonesia hanya Jokowi yang menjalankan pemerintah," ujar Fernando seperti dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Rabu (7/7/2021).
Fernando menduga Presiden Jokowi sengaja tidak memberikan tugas kenegaraan kepada Ma'ruf Amin karena sudah terlalu tua.
"Apakah mungkin Maruf Amin sudah sepuh, sehingga Jokowi enggan memberinya tugas?," ungkapnya.
Jika benar, tentunya itu disebut Fernado sangat merugikan masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sedang berperang melawan pandemi virus corona yang semakin mengganas sehingga membutuhkan banyak sosok untuk menjalankan tugas presiden.
Karena itu, Fernando menyarankan Ma'ruf Amin lebih baik mengundurkan diri demi kebaikan bangsa dan negara. Ia menegaskan jika dirinya berada di situasi Ma'ruf, maka ia tidak akan ragu untuk melepas jabatannya.
"Kalau saya ada di posisi Maruf Amin, untuk kepentingan bangsa dan negara, saya akan memilih mundur. Semoga Maruf Amin melakukan hal yang akan saya lakukan seandainya berada di posisi beliau," sarannya.
Namun jika Ma'ruf Amin meninggalkan jabatannya, tentu akan menjadi pertanyaan besar siapa sosok yang pantas mendampingi Presiden Jokowi. Peneliti dari Indonesia Political Opinion atau OPI, Catur Nugroho menjawab hal ini.
Baca Juga: Ibas Takut RI Jadi Negara Gagal, Ferdinand: Tenang Mas, Masih Ada Jokowi
Catur mengatakan memang ada kemungkinan Ma'ruf Amin mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Menurutnya, sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi Ma'ruf adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Prabowo Subianto bisa menjadi kandidat terkuat pengganti Maruf Amin bila dia (benar) mundur," tegas Catur.
Lebih lanjut Catur menyadari banyak pihak yang menginginkan Presiden Jokowi dan Prabowo bisa berpasangan memimpin Indonesia. Bahkan, hal ini sampai memunculkan wacana penambahan masa jabatan presiden hingga 3 periode.
Mengenai hal itu, Catur menilai tidak perlu Presiden Jokowi menjabat 3 periode demi bisa berpasangan dengan Prabowo. Ia menyebut momen itu bisa terwujud jika Ma'ruf Amin mengundurkan diri.
"Iya, betul (daripada harus tiga periode)," pungkasnya.
Ma'ruf Amin Dikritik King of Silent oleh BEM Unnes
Berita Terkait
-
Ibas Takut RI Jadi Negara Gagal, Ferdinand: Tenang Mas, Masih Ada Jokowi
-
Tak Marah Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Ma'ruf Kalau Dikritik Biasa Saja
-
Kritik Jokowi, Rektorat Kecam BEM Unnes: Jangan Sampai Berhadapan dengan Massa PDI
-
Usai Kritik Jokowi-Maruf dan Puan Maharani, Akun Instagram BEM Unnes Mendadak Lenyap
-
Dedy Mawardi Meninggal, Presiden Jokowi Ikut Berduka
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW