Suara.com - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengomentari tindakan Gubernur Anies Baswedan yang ngamuk saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perusahaan pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia menilai marah-marah saja tidak cukup untuk menegakan regulasi itu.
Menurut Gilbert Anies tidak cukup hanya sekali saja melakukan sidak. Tindakan pengawasan ini harus rutin dilakukan demi mendisiplinkan perusahaan untuk menaati aturan PPKM.
"Bung Anies tidak cukup hanya marah-marah, harus ditindak yang melanggar. Sidak juga tidak boleh angin-anginan, karena pengusaha nakal akan kucing-kucingan," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (7/7/2021).
Gilbert meminta Anies jangan hanya terlihat tegas sekali saja. Ke depannya begitu ada pelanggaran, harus langsung ditindak tanpa ada kompromi.
"Perusahaan yang melanggar aturan harus diberikan sanksi, karena mengorbankan masyarakat secara umum pada saat tingginya kasus Covid," katanya.
Menurutnya dalam menjalankan aturan PPKM, perlu ada dukungan dari segala pihak. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya mengurangi mobilitas demi memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Kebijakan PPKM Darurat harus didukung semua pihak, pengorbanan rakyat sudah luar biasa. Jangan ada yang menggagalkan," ucap Gilbert.
Selain itu, Gilbert juga meminta Anies tak hanya fokus pada kawasan Sudirman yang notabene wilayah perkantoran. Pengawasan harus diperluas hingga ke pusat keramaian di lokasi lain.
"Ini bentuk pengawasan ketat dan diperluas, bukan cuma di Sudirman saja, tali juga perkantoran di kawasan lain hingga ke pasar," pungkasnya.
Baca Juga: Mengejutkan! Amien Rais Dukung Pemerintah: Semoga PPKM Darurat Bisa Mencapai Tujuan
Ngamuk saat Sidak
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung Sahid Sudirman Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Dalam sidaknya kali ini ia menemukan dua kantor yang melanggar, yakni PT Equity Life dan Ray White Indonesia.
Momen sidak Anies ini dibagikan lewat akun instagramnya, @aniesbaswedan. Ia bahkan ngamuk ke pimpinan dan HRD perusahaan tersebut.
Begitu datang, Anies dan anak buahnya mendapati kantor yang merupakan bidang non esensial atau kritikal masih didatangi banyak pegawainya. Artinya, aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak ditaati.
Begitu melihat situasi itu, dengan nada tinggi, Anies pun langsung memanggil HRD perusahaan itu.
"Mana HRD nya?" kata Anies kepada para pegawai di lokasi itu, Selasa (6/7/2021).
Berita Terkait
-
Sebelum PPKM Darurat Diumumkan, Gedung DPRD Kota Balikpapan Lockdown
-
Pakai Transportasi Umum dan Pribadi Masa PPKM Darurat, Syarat Jalan Lebih Diperketat
-
Mengejutkan! Amien Rais Dukung Pemerintah: Semoga PPKM Darurat Bisa Mencapai Tujuan
-
Aturan Lengkap Setelah 6 Ruas Jalan Protokol Kota Solo Ditutup
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik