Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai kritik yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terhadap pemerintah soal Covid-19 dianggap wajar. Menurutnya tak perlu pendukung pemerintah terlalu responsif menanggapi.
Untuk diketahui Ibas memang sempat menyampaikan kritik. Ia menyatakan Covid-19 makin mengganas. Ia mengaku, khawatir jika sampai Indonesia disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.
"Para pendukung pemerintah begitu dikritik malah reaktif, berusaha mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama, bahkan menyerang pihak-pihak yang memberikan masukan dan kritikan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).
Ia mengatakan, jika ada kritik yang disampaikan dari Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ibas serta para kader lainnya hal itu masih dalam tahap yang wajar. Ia mengklaim hal itu dilakukan atas dasar keprihatinan.
"Kader-kader kami di DPR RI pun sudah sering bersuara lantang memberikan masukan. Tapi, apakah ada ruang untuk itu? Contohnya di menggelar rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa 6 Juli 2021 lalu," tuturnya.
"Jadi, janganlah bahas-bahas ayo suarakan di parlemen, di ruang sidang. Tapi, begitu mau bicara, jangankan beradu argumen, kesempatan bicara pun tidak diberikan sama sekali," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky mewanti-wanti kepada seluruh pendukung pemerintah terutama yang ada di parlemen untuk fokus saja pada pekerjaannya. Menurutnya tak perlu lagi ada pengalihan persoalan.
"Demokrat meminta pendukung pemerintah, terutama yang ada di parlemen, lebih baik untuk fokus pada nyawa rakyat, bantu presiden, agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Jangan alihkan persoalan. Pastikan agar Negara hadir dan bisa melayani masyarakat, agar korban meninggal akibat covid-19 tidak semakin melonjak," tuturnya.
Takut jadi Negara Gagal
Baca Juga: Ketua Fraksi Demokrat Ibas: Jangan Sampai Negara kita Disebut Negara Gagal
Ibas Yudhoyono sebelumnya, menyatakan Covid-19 yang terjadi di Indonesia semakin mengganas. Ibas mempertanyakan sampai kapan Indonesia dalam keadaan darurat, pasalnya covid sudah menyerang orang-orang terdekatnya.
Ia mengaku, khawatir jika sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.
‘’Begini ya, Covid-19 makin ‘mengganas’. Keluarga kita, sahabat kita dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya,’’ ujar Ibas dalam keterangannya, seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
Ibas menyampaikan bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Hal itu ditunjukkan dengan tabung oksigen yang sulit dicari masyarakat.
"Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu