Suara.com - Dokter Tirta baru-baru ini menyampaikan sebuah masukan pada pemerintah terkait pelaksanaan PPKM darurat yang tengah berlangsung di Jawa dan Bali.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitter-nya pada Jumat (9/7/2021) dr. Tirta mengusulkan agar gaji para pejabat dipotong selama masa PPKM ini.
Tujuannya, agar para pejabat merasakan nasib para warga yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tak berpendapatan selama masa PPKM.
"Usul gaji pejabat dicut sebagian donk, agar senasib dengan temen-temen yang PPKM," tulis dr. Tirta.
Dokter Tirta menyebut pemotongan gaji pejabat tersebut sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat, karena uang yang untuk menggaji mereka adalah uang dari rakyat.
"Kan yang gaji dari uang rakyat tuh rakyatnya kan kesusahan, sebagai pejabat yang digaji rakyat, coba solidaritas," lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa hasil potongan gaji itu bisa duganakan untuk membayar utang negara akibat pandemi.
"Duitnya kan bisa buat nombokin utang-utang negara akibat pandemi," tulis dr. Tirta.
"Jangan cuma bisa edukasi 'ini bela negara, susah bareng-bareng' ye ok. Gue susah. Lu susah juga sama-sama, jadi adil," tulisnya lagi di cuitan selanjutnya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Masa Berlaku SIM Habis di Tanggal Ini Mendapatkan Dispensasi
Pemotongan haji pejabat di negara tetangga
Pemotongan gaji pejabat untuk penanganan corona pernah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, dan India.
Di Singapura, gaji Perdana Menteri Lee Hsieen Loong termasuk salah satu yang tertinggi di dunia yakni sebesar 2,2 juta dolar Singapura (Rp22,25 miliar) selama setahun, sementara gaji Presiden Halimah mencapai 1,54 juta dolar Singapura (Rp17,6 miliar).
Presiden Halimah Yacob mendonasikan satu bulan gaji secara sukarela demi memberi bonus para petugas medis.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji selama tiga bulan bagi dia sendiri, presiden, menteri, dan anggota perlemen sebagai solidaritas bangsa dalam menghadapi pandemi corona.
Sementara itu di Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga telah membuat keputusan untuk memotong gajinya dan gaji para menteri kabinet selama dua bulan untuk didonasikan bagi dana penanganan Covid-19 di dalam negeri.
Berita Terkait
-
Soal Aturan Salat Berjemaah di Kota Balikpapan Saat PPKM Darurat, Begini Kata Wali Kota
-
Enam Hari PPKM Darurat, Ridwan Kamil: Mobilitas Warga Turun 20 Persen
-
PPKM Darurat, Dokter Ingatkan Tetap Jaga Imunitas Meski Hanya di Rumah Saja
-
PPKM Darurat, Masa Berlaku SIM Habis di Tanggal Ini Mendapatkan Dispensasi
-
Demi Kesuksesan PPKM Darurat, Makhluk Seram Ini Diterjunkan Bantu Aparat
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
Terkini
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!
-
Soeharto Jadi Pahlawan, Media Asing Sorot Sisi Gelap Diktator dan Pembantaian Massal