Suara.com - Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi teguran keras pada Pfizer dan produsen vaksin lainnya yang mulai mengembangkan booster vaksin Covid-19 ke negara berpenghasilan tinggi.
Tedros mengatakan seharusnya produsen fokus pada penyediaan vaksin ke negara-negara yang memiliki akses terbatas ke dosis pertama.
Pernyataan ini muncul empat hari setelah Pfizer mengumumkan dosis ketiga vaksinnya 'mungkin' diperlukan untuk menjaga tingkat perlindungan tetap tinggi.
Menyadur Stat News Selasa (13/07), ia juga menegur Moderna karena sedang mengembangkan vaksin tambahan yang ditargetkan pada varian Covid-19. “Kami membuat pilihan untuk tidak melindungi mereka yang paling membutuhkan."
Setelah 10 minggu mengalami penurunan tingkat kematian, jumlah korban Covid-19 global kembali meningkat, kata direktur jenderal WHO ini. “Namun, tidak semua tempat menerima suntikan yang sama."
"Kami berada di tengah pandemi dua jalur yang berkembang di mana si kaya dan si miskin, di dalam dan antar negara, semakin beebeda,” tambahnya.
Tedros mengatakan sebaiknya Pfizer dan Moderna memprioritaskan pasokan vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk melalui program COVAX.
Pada minggu lalu, Pfizer menyebut data Israel yang menyarankan "dosis ketiga diperlukan dalam waktu enam sampai 12 bulan setelah vaksinasi penuh."
Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan WHO belum nendukung gagasan ini. “Mungkin Anda membutuhkan booster setelah satu atau dua tahun. Pada titik ini, enam bulan setelah dosis utama, tampaknya tidak ada indikasi apapun."
Baca Juga: Fakta Vaksin Moderna: Prioritas untuk Tenaga Medis hingga Efek Sampingnya
“Jika 11 negara berpenghasilan tinggi dan menengah atas memutuskan akan menggunakan booster, ini akan membutuhkan 800 juta dosis vaksin tambahan,” katanya.
Mike Ryan, kepala program kedaruratan kesehatan badan kesehatan global juga mengkritik pendekatan tersebut.
"Bagian mana dari 'Ini adalah krisis global' yang tidak kita dapatkan?" dia bertanya, dengan mengatakan fokus dunia sekarang adalah melindungi orang yang paling rentan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
Terkini
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?
-
Kementan Minta Publik Kawal Ketat Bantuan Beras 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar untuk Sumatra
-
Jejak Utang Pilkada Bupati Lampung Tengah: Palak Fee Proyek APBD, Korupsi Rp5,75 Miliar
-
Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua
-
KPK Amankan Duit Rp 193 Juta Hingga Emas dari Rumah Bupati Lampung Tengah dan Adiknya
-
Buntut Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Komisi X DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
-
Akting Sultan Gagal, Terkuak Siasat Licik Mbah Tarman Pakai Cek Palsu Demi Nikahi Shela
-
Jerit Tangis di Tepi Sungai Lusi: 8 Santriwati MBS Blora Tenggelam, 4 Masih Dicari
-
Bupati Lampung Tengah Resmi Ditahan KPK Bersama Adiknya
-
Jejak Gelap 'Setoran' di Balik Mutasi Kapolres Tuban, Bisakah Reformasi Polri Sejati Tercapai?