Suara.com - Tim Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang pengganti dan denda dalam kasus pidana korupsi hingga Rp 10 miliar.
Langkah tersebut dilakukan dengan merampas uang dari empat terpidana kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dikembalikan kepada negara.
"Tim Jaksa Eksekusi telah menyetor senilai total Rp10.074.456.647,00 ke kas negara dari pembayaran uang pengganti dan uang denda empat terpidana," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding saat dikonfirmasi, Sabtu (17/7/2021).
Pertama, uang pengganti diterima dari terpidana mantan Bupati Malang Rendra Kresna yang dijerat dalam penerimaan gratifikasi sejak tahun 2010-2015 dan 2016-2021.
Uang pengganti itu dirampas ke negara mencapai rotal Rp 8.574.456.647,00 berdsarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby tanggal 27 April 2021, senilai total Rp8.574.456.647,00.
Pembayaran uang pengganti dan denda oleh terpidana Kresna dicicil selama empat tahap.
Pembayaran uang pengganti cicilan pertama sejumlah Rp 6.075.000.000 dan Pembayaran uang pengganti cicilan kedua sejumlah Rp 2.075.000.000.
Selanjutnya, pembayaran uang denda cicilan pertama Rp 174.456.647 dan pembayaran uang denda cicilan kedua Rp 250.000.000.
Kedua, pembayaran uang pengganti terpidana eks Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso sesuai putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg tanggal 21 April 2021, mencapai Rp 900 juta.
Baca Juga: KPK Cecar Tersangka Eks Kanwil BPN Kalbar yang Diduga Membeli Aset dari Uang Gratifikasi
Dari total kewajiban sejumlah Rp2.009.722.500,00.
Ketiga, pembayaran uang denda terpidana korupsi Eryk Armando Talla berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Nomor: 82/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby tanggal 27 April 2021, sejumlah Rp 250 juta.
Keempat, pembayaran uang pengganti terpidana Aries HB eks Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Plg tanggal 19 Januari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Palembang Nomor: 2 /Pid.Sus-TPK/PT. PLG tanggal 31 Maret 2021.
Pembayaran uang pengganti mencapai Rp 350 juta, dari total kewajiban sejumlah Rp 3.031.000.000,00.
Ipi mengemukakan, KPK menghargai kesadaran hukum dari para terpidana yang telah melakukan kewajiban pembayaran uang denda dan uang pengganti sebagai pelaksanaan keputusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Dengan adanya kesadaran tersebut, KPK berharap pelaksanaan asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan kas negara," katanya
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!