- Pemerintah memulai verifikasi lapangan peserta BPJS Kesehatan PBI-JK nonaktif, diawali dengan peserta penyakit katastropik pada 19 Februari 2026.
- Ground check bertujuan memutakhirkan DTSEN melibatkan pendamping PKH, petugas BPS, dan mitra statistik berdasarkan kondisi lapangan objektif.
- Verifikasi lapangan dibagi dua tahap; tahap awal menyasar 106.153 individu hingga 14 Maret 2026, dan tahap kedua sekitar 11 juta individu setelah Lebaran.
Suara.com - Pemerintah resmi memulai ground check atau verifikasi lapangan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat dinonaktifkan. Pada tahap awal, proses verifikasi difokuskan kepada peserta dengan penyakit katastropik atau kronis.
Pencanangan ground check dilakukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang National Statistic Command Center (NSCC), Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
“Sesuai arahan Pak Menko, Alhamdulillah hari ini kita tindaklanjuti keputusan bersama DPR beberapa waktu lalu untuk memulai ground check,” kata Gus Ipul.
Ground check dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melibatkan puluhan ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS daerah, serta mitra statistik.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan proses verifikasi harus mengikuti standar BPS serta berbasis kondisi objektif di lapangan, bukan asumsi petugas. Ia juga mengingatkan data yang dikumpulkan menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan negara.
“Mudah-mudahan masyarakat mau memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Ingat, data yang saudara isi akan menentukan siapa yang dilindungi oleh negara,” tuturnya.
Ia meminta pendamping PKH memperkuat koordinasi dengan BPS dan dinas sosial daerah serta menyelesaikan ground check tepat waktu.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, verifikasi lapangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dengan pelatihan pendamping sebelum pelaksanaan lapangan pekan depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.
Tahap awal ini memprioritaskan peserta PBI dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat mengalami penonaktifan kepesertaan.
Baca Juga: Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!
“Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga,” kata Amalia.
Secara paralel, persiapan tahap kedua dilakukan pada akhir Februari. Verifikasi tahap kedua dijadwalkan berlangsung setelah libur Lebaran mulai 1 April 2026 selama sekitar satu bulan.
Tahap kedua mencakup seluruh peserta PBI nonaktif yang tidak menderita penyakit kronis dengan cakupan sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.
“Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!
-
Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan
-
Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan
-
Lowongan Kerja BPJS Kesehatan untuk Semua Jurusan, Deadline 28 Februari
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
-
Sidoarjo Mencekam! Tim Jibom Turun Tangan Selidiki Ledakan Maut di Pabrik Baja Waru
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
Terkini
-
Wings Group Jadi Benteng Utama Kebersihan Keluarga di Tengah Ancaman Virus Campak
-
Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'
-
Gandeng Swasta, Pemerintah Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah
-
Denyut Nadi di Sudut Tebet: Kisah Bu Entin dan Warung Madura yang Menolak Tidur
-
Lagi, KPK Didesak Segera Selidiki Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil India
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar 11 Ribu Triliun Persen, Meski Yakin Itu Rekayasa AI!
-
Gus Lilur: Muktamar NU Harus Haramkan Politik Uang
-
Tenda Perlawanan Berdiri di Komnas HAM: Mahasiswa Ngecamp Demi Keadilan Andrie Yunus!
-
Iran Sampaikan Tuntutan Gencatan Senjata ke AS Lewat Perantara
-
Kemensos Pangkas Total Perjalanan Dinas Luar Negeri, Gus Ipul: Nol Persen!