Suara.com - Dokter Tirta Mandira Hudhi kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (16/7/2021) dr. Tirta mengaku bahwa ia tak setuju jika PPKM darurat diperpanjang.
Dokter Tirta menyebut, jika pemerintah tetap ingin menjalankan PPKM maka pemerintah harus bersedia menghidupi masyarakat. Jika tak bisa, maka lebih baik tak menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
"Kalau bisa, PPKM boleh tapi warga dihidupi, kalau nggak bisa menghidupi warga ya jangan PPKM, karena membiarkan warga di dalam rumah dan tidak bekerja sama sekali itu akan membuat mereka tertekan, nggak cari duit, dan kelaparan dan imunnya bahaya" ujar dr. Tirta dikutip BeritaHits.Id dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu, (17/7/2021).
Harus ada evaluasi
Lebih lanjut dr. Tirta menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan PPKM sesuai dengan narasi. Jika setelah 12 hari tak ada dampak signifikan, maka PPKM perlu dievaluasi.
"Saya setuju aja PPKM, seperti yang dulu di 3 Juli, asalkan komit sesuai dengan narasi. Itu kan janjinya, sesuai dengan narasi, oke kita dukung," ucap dr. Tirta.
"Kalau setelah 12 hari nggak ada impact-nya, harus dievaluasi. Berarti mungkin PPKM ini gak efektif karena warga nggak dikasih makan," lanjutnya.
Tak usah PPKM jika tak beri makan rakyat
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Saleh Daulay Desak Pemerintah Jamin Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Sekali lagi dr. Tirta menyebut apabila pemerintah tak bisa memberi makan pada masyarakat selama PPKM, maka lebih baik tak usah di lanjutkan. Dokter Tirta juga meminta agar pemerintah mau mengakui kesalahan.
"Kalau memang gak bisa memberikan makan ke warga, gak usah ada PPKM, udah ngaku aja salah," katanya lagi.
Nilai PPKM darurat tidak efektif
Dokter Tirta juga menilai bahwa pelaksanaan PPKM darurat tidak efektif karena masih terjadi keramaian di banyak titik di Jakarta.
"Jakarta pun Sudirman doang, atau mungkin Mampang prapatan hari ini macet. Tapi kalau kita ke Lenteng Agung ya tetap rame, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kalimalang, itu tetep aja rame," ujar dr. Tirta.
Keramaian tersebut oleh dr. Tirta disebut terjadi karena warga yang terdesak kebutuhan sehingga harus tetap bekerja.
Berita Terkait
-
Protes Aturan PPKM Darurat, Ratusan Orang Geruduk Kantor Wali Kota
-
Menko Muhadjir Sebut RI dalam Keadaan Darurat Militer, Fadli Zon: Ngawur!
-
PPKM Darurat Diperpanjang, Anies Belum Dapat Arahan dari Pemerintah Pusat
-
Acara Hajatan di Nglipar Gunungkidul Mendadak Bubar Setelah Empunya Positif Covid-19
-
PPKM Diperpanjang, Saleh Daulay Desak Pemerintah Jamin Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'