Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah harus menyiapkan bantuan untuk masyarakat, jika memperpanjang masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.
Karena pada realitasnya saat ini, masyarakat belum siap menghadapi PPKM Darurat dari segi ekonomi.
Dia mengungkapkan kalau banyak masyarakat yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat. Banyak dari mereka yang dilarang untuk berjualan ataupun membuka usahanya.
"Ada banyak masyarakat yang memang tersampak terutama mereka yang bekerja informal yaitu mereka ketika dilakukan PPKM Darurat ini, mereka misalnya dilarang untuk berdagang, dilarang untuk membuka usaha warung, karena itu tentu ini akan memberatkan mereka," kata Saleh dalam diskusi virtual bertajuk Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).
Belum lagi mereka-mereka yang kesulitan untuk mencari pendapatan malah dihadapkan dengan sikap represif dari aparat yang melakukan pengawasan di lapangan.
Dia juga mengemukakan, tidak sedikit tindakan represif tersebut dilakukan aparat terhadap pedangan sampai videonya pun viral.
Kemudian berbicara soal bantuan, Saleh belum melihat adanya penyaluran bantuan secara menyeluruh untuk masyarakat terdampak.
Lantas dampaknya adalah masyarakat tetap ke luar rumah untuk mencari pemasukan meskipun pada aturannya tidak diperkenankan.
Karena itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk memperhatikan betul adanya jaminan bagi masyarakat kalau PPKM Darurat diperpanjang.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Rakyat Menderita
"Karena ini bagian dari evaluasi, jika ada rencana PPKM Darurat akan diperpanjang saya kira ini harus menjadi catatan penting karena kalau orang dilarang, maka harus ada kompensasi yang diberikan kepada mereka terutama yang golongan menengah ke bawah."
Sebelumnya, pemerintah merencanakan kebijakan PPKM Darurat akan berlaku hingga akhir Juli 2021.
Hal itu dinyatakan Menteri Koordinator (menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy usai mengunjungi fasilitas shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/07/2021).
"Sementara ini dari rapat pimpinan terbatas yang saya ikuti waktu di sukoharjo, sudah diputuskan bapak presiden, (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli," katanya, disitat SuaraJogja.co.id.
Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat nanti akan memunculkan banyak resiko.
Termasuk bagaimana menyeimbangkan upaya pendisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan dan standar PPKM serta bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan bagi warga terdampak kebijakan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Trump Tetapkan Tarif Baru 10 Persen Usai Kesepakatan RI-AS, Indonesia Rugi?
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
Terkini
-
Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran di 63 Terminal Penumpang
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK