Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah harus menyiapkan bantuan untuk masyarakat, jika memperpanjang masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.
Karena pada realitasnya saat ini, masyarakat belum siap menghadapi PPKM Darurat dari segi ekonomi.
Dia mengungkapkan kalau banyak masyarakat yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat. Banyak dari mereka yang dilarang untuk berjualan ataupun membuka usahanya.
"Ada banyak masyarakat yang memang tersampak terutama mereka yang bekerja informal yaitu mereka ketika dilakukan PPKM Darurat ini, mereka misalnya dilarang untuk berdagang, dilarang untuk membuka usaha warung, karena itu tentu ini akan memberatkan mereka," kata Saleh dalam diskusi virtual bertajuk Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).
Belum lagi mereka-mereka yang kesulitan untuk mencari pendapatan malah dihadapkan dengan sikap represif dari aparat yang melakukan pengawasan di lapangan.
Dia juga mengemukakan, tidak sedikit tindakan represif tersebut dilakukan aparat terhadap pedangan sampai videonya pun viral.
Kemudian berbicara soal bantuan, Saleh belum melihat adanya penyaluran bantuan secara menyeluruh untuk masyarakat terdampak.
Lantas dampaknya adalah masyarakat tetap ke luar rumah untuk mencari pemasukan meskipun pada aturannya tidak diperkenankan.
Karena itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk memperhatikan betul adanya jaminan bagi masyarakat kalau PPKM Darurat diperpanjang.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Rakyat Menderita
"Karena ini bagian dari evaluasi, jika ada rencana PPKM Darurat akan diperpanjang saya kira ini harus menjadi catatan penting karena kalau orang dilarang, maka harus ada kompensasi yang diberikan kepada mereka terutama yang golongan menengah ke bawah."
Sebelumnya, pemerintah merencanakan kebijakan PPKM Darurat akan berlaku hingga akhir Juli 2021.
Hal itu dinyatakan Menteri Koordinator (menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy usai mengunjungi fasilitas shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/07/2021).
"Sementara ini dari rapat pimpinan terbatas yang saya ikuti waktu di sukoharjo, sudah diputuskan bapak presiden, (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli," katanya, disitat SuaraJogja.co.id.
Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat nanti akan memunculkan banyak resiko.
Termasuk bagaimana menyeimbangkan upaya pendisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan dan standar PPKM serta bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan bagi warga terdampak kebijakan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi