Suara.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, merasa tidak setuju jika ada yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat gagal.
Dicky Budiman mengatakan PPKM ini tidak gagal, hanya saja belum efektif. Dia mengakui pergerakan masyarakat berhasil diturunkan selama PPKM Darurat. Selain itu, penambahan kasus positif Covid-19 juga masih di angka stabil.
"Jika PPKM ini dikatakan gagal, saya tidak setuju karena ini belum efektif. Ada angka reproduksi yang relatif stabil. Nah, stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM Darurat," tutur Dicky Budiman saat menjdai narasumber di tayangan Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Senin (19/7/2021).
Kendati demikian, Dicky Budiman tetap mengingatkan angka penambahan kasus positif Covid-19 mesti segera diturunkan. Untuk menekan laju penambahan kasus, imbuh Dicky, dibutuhkan langkah berbasis sains.
Dicky Budiman mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan lockdown dalam penanganan pandemi. Menurut Dicky, kuncinya ada di 3T alias Tes, Tracing, Treatment dalam protokol kesehatan 5M. Kata Dicky Budiman, kekinian kapasitas 3T di Indonesia belum maksimal dilakukan.
"Dua pekan ini tingkatkan 3T, sehingga kita putuskan (misalnya) dilonggarkan (PPKM Darurat), 3T terus ditingkatkan. Ini mesti jadi strategi utama karena berhasil di beberapa negara lain, termasuk di Sidney. Enggak perlu lockdown-lockdown lagi. Tapi, sekali lagi kuncinya ada di 3T," tutur Dicky.
Luhut minta maaf
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan program tersebut belum optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Sujiwo Tejo Kritik Permintaan Maaf Luhut Soal PPKM, Persoalkan Diksi 'Jika'
Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi Covid-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan.
"Ini saya ulangi, menghadapi varian delta ini tidak bisa hanya dengan menambah rumah sakit, dokter dan perawat, itu hanya sementara. Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tapi sebenarnya hanya solusi sementara," ujarnya.
"Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali agar tercipta 'herd immunity," sambungnya.
Prokes dan vaksinasi
Tag
Berita Terkait
-
Sujiwo Tejo Kritik Permintaan Maaf Luhut Soal PPKM, Persoalkan Diksi 'Jika'
-
Kemenkominfo Temukan 1.850 Postingan Hoaks Vaksin Covid-19 di Media Sosial
-
1.000 Lebih Dokter dan Nakes Gugur, Gus Muhaimin: Indonesia Berduka
-
Bandingkan Korban Jiwa Covid-19 RI dan Inggris, Cuitan Ade Armando Disorot Dosen Australia
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi