Suara.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, merasa tidak setuju jika ada yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat gagal.
Dicky Budiman mengatakan PPKM ini tidak gagal, hanya saja belum efektif. Dia mengakui pergerakan masyarakat berhasil diturunkan selama PPKM Darurat. Selain itu, penambahan kasus positif Covid-19 juga masih di angka stabil.
"Jika PPKM ini dikatakan gagal, saya tidak setuju karena ini belum efektif. Ada angka reproduksi yang relatif stabil. Nah, stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM Darurat," tutur Dicky Budiman saat menjdai narasumber di tayangan Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Senin (19/7/2021).
Kendati demikian, Dicky Budiman tetap mengingatkan angka penambahan kasus positif Covid-19 mesti segera diturunkan. Untuk menekan laju penambahan kasus, imbuh Dicky, dibutuhkan langkah berbasis sains.
Dicky Budiman mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan lockdown dalam penanganan pandemi. Menurut Dicky, kuncinya ada di 3T alias Tes, Tracing, Treatment dalam protokol kesehatan 5M. Kata Dicky Budiman, kekinian kapasitas 3T di Indonesia belum maksimal dilakukan.
"Dua pekan ini tingkatkan 3T, sehingga kita putuskan (misalnya) dilonggarkan (PPKM Darurat), 3T terus ditingkatkan. Ini mesti jadi strategi utama karena berhasil di beberapa negara lain, termasuk di Sidney. Enggak perlu lockdown-lockdown lagi. Tapi, sekali lagi kuncinya ada di 3T," tutur Dicky.
Luhut minta maaf
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan program tersebut belum optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Sujiwo Tejo Kritik Permintaan Maaf Luhut Soal PPKM, Persoalkan Diksi 'Jika'
Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi Covid-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan.
"Ini saya ulangi, menghadapi varian delta ini tidak bisa hanya dengan menambah rumah sakit, dokter dan perawat, itu hanya sementara. Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tapi sebenarnya hanya solusi sementara," ujarnya.
"Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali agar tercipta 'herd immunity," sambungnya.
Prokes dan vaksinasi
Tag
Berita Terkait
-
Sujiwo Tejo Kritik Permintaan Maaf Luhut Soal PPKM, Persoalkan Diksi 'Jika'
-
Kemenkominfo Temukan 1.850 Postingan Hoaks Vaksin Covid-19 di Media Sosial
-
1.000 Lebih Dokter dan Nakes Gugur, Gus Muhaimin: Indonesia Berduka
-
Bandingkan Korban Jiwa Covid-19 RI dan Inggris, Cuitan Ade Armando Disorot Dosen Australia
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
Terkini
-
BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Mencegah Terjadinya Fraud JKN
-
Update Terbaru Banjir Bandang dan Longsor Agam: 86 Orang Meninggal, 88 Orang Hilang, 2.500 Mengungsi
-
Program JKN Sukses, Delegasi Afrika Datangi BPJS Kesehatan untuk Belajar
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Longsor Susulan di Silaiang Bawah, 1 Prajurit TNI AD Gugur dan 2 Hilang saat Evakuasi!
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi