Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, munculnya seruan Aksi Nasional tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game' hanya untuk memprovokasi rakyat. Selain itu ia menilai hal itu sebagai tindakan tak bertanggungjawab.
Arsul mengatakan, baik itu oposisi mau pun pendukung pemerintah jika mengajak turun ke jalan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini merupakan tindakan tak bertanggungjawab terhadap masyarakat.
"Ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi ajakannya membahayakan kesehatan rakyat itu sendiri di masa pendemi seperti ini," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/7/2021) malam.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, ajakan tersebut harus ditentang oleh masyarakat. Menurutnya, ruang penyampaian aspirasi selama pandemi ini tidak berkurang, hal itu bisa dilakukan di media sosial.
"Ruang untuk mengkritisi termasuk dengan menciptakan tagline 'Jokowi End Game' silakan saja dibuat tapi mestinya hanya ada di ruang media baik medsos maupun media arus utama," tuturnya.
Arsul menegaskan kembali bahwa seruan Aksi Nasional hanya untuk menjerumuskan rakyat. Terlebih di situasi pandemi yang bahkan pemerintah mengaku situasi varian covid tak terkendali.
"PPP tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoax dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah, maka tidak masalah tetap mengkritik atau mengecam sikap atau kebijakan pemerintah," tandasnya.
Seruan Aksi
Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca Juga: Netizen Bongkar Otak Demo Jokowi End Game, Ternyata Alumni 212
Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/7/2021) hari ini. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.
Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.
Imbauan Polisi
Polda Metro Jaya mengimbau komunitas ojek online alias ojol, pedagang kaki lima, mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya tidak melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan situasi pendemi Covid-19 di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit hingga kuburan kekinian hampir penuh.
"Lihat rumah sakit kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini. Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Hasto Kristiyanto: Respons Bencana Alam Bukan Sekadar Bantuan Cepat
-
Disidak Menteri LH Buntut Banjir, 3 Perusahaan Raksasa Ini Wajib Setop Operasi di Batang Toru
-
Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
-
Banjir Rob Jakarta Utara: Jalan Depan JIS Kembali Terendam
-
KPK Ungkap Linda Susanti yang Laporkan Dugaan Penggelapan Barang Bukti Ternyata Lakukan Penipuan
-
Trik Jitu Bahlil Bikin Prabowo 'Jatuh Hati', Pujian Meluncur Deras di HUT Golkar
-
Ancaman Rob Mengintai Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Aturan Perlindungan Mangrove
-
Menteri LH Setop Aktivitas Perusahaan Tambang, Sawit dan PLTA di Batang Toru!
-
Skandal Digitalisasi SPBU Pertamina Merembet? KPK Kini Selidiki Dugaan Korupsi di PT LEN Industri