Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, munculnya seruan Aksi Nasional tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game' hanya untuk memprovokasi rakyat. Selain itu ia menilai hal itu sebagai tindakan tak bertanggungjawab.
Arsul mengatakan, baik itu oposisi mau pun pendukung pemerintah jika mengajak turun ke jalan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini merupakan tindakan tak bertanggungjawab terhadap masyarakat.
"Ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi ajakannya membahayakan kesehatan rakyat itu sendiri di masa pendemi seperti ini," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/7/2021) malam.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, ajakan tersebut harus ditentang oleh masyarakat. Menurutnya, ruang penyampaian aspirasi selama pandemi ini tidak berkurang, hal itu bisa dilakukan di media sosial.
"Ruang untuk mengkritisi termasuk dengan menciptakan tagline 'Jokowi End Game' silakan saja dibuat tapi mestinya hanya ada di ruang media baik medsos maupun media arus utama," tuturnya.
Arsul menegaskan kembali bahwa seruan Aksi Nasional hanya untuk menjerumuskan rakyat. Terlebih di situasi pandemi yang bahkan pemerintah mengaku situasi varian covid tak terkendali.
"PPP tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoax dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah, maka tidak masalah tetap mengkritik atau mengecam sikap atau kebijakan pemerintah," tandasnya.
Seruan Aksi
Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca Juga: Netizen Bongkar Otak Demo Jokowi End Game, Ternyata Alumni 212
Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/7/2021) hari ini. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.
Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.
Imbauan Polisi
Polda Metro Jaya mengimbau komunitas ojek online alias ojol, pedagang kaki lima, mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya tidak melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan situasi pendemi Covid-19 di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit hingga kuburan kekinian hampir penuh.
"Lihat rumah sakit kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini. Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan