Suara.com - Anggaran insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp8,85 triliun yang dianggarkan pemerintah, baru terealisasi Rp2,09 triliun. Hal ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, termasuk Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi nakes.
"Kami menginstruksikan anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di daerah masing-masing, termasuk menanyakan kendala pencairan sekaligus membahas percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," kata Muzani, dalam keterangannya.
Menurut Muzani, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja. Mengingat pandemi Covid1-9 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan bagi nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.
"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Keterlambatan insentif harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," ujar Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.
"Kita harus memenuhi apa yang menjadi hak nakes, dan Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan, sampai 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp2,09 triliun atau setara 23,66 persen dari pagu yang sebesar Rp8,85 triliun. Penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp1,31 triliun, atau setara 18,99 persen dari pagu yang sebesar Rp6,92 triliun. Realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp780,9 miliar, atau 40,43 persen dari pagu yang sebesar Rp 1,93 triliun.
Berdasarkan data harian per Jumat (23/7/2021), angka terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 49.071 jiwa, sementara angka kematian harian mencapai 1.566 jiwa.
Berita Terkait
-
Insentif Tenaga Kesehatan di Jember Cair Bertahap
-
Miris, Nakes di RS Sumut 16 Bulan Tak Terima Insentif Covid-19
-
Minta Kepala Daerah Tidak Tunggu Pusat, Mendagri: Pakai Dana Pemda Untuk Tangani Covid-19
-
Beberkan Alasan Keterlambatan Insentif Nakes, Kadinkes Bogor: Saya Harap Bersabar
-
Pemprov Jabar Janji Segera Lunaskan Pembayaran Insentif Nakes Bulan Ini
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional