Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan sidak ke perusahaan lain berkaitan penerapan ketentuan kerja work from home (WFH) saat PPKM. Permintaan itu menyusul ditemukannya jumlah kasus kematian terhadap 20 orang PT TransJakarta.
Iqbal mempertanyakan kenapa kemudian Anies melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan lain, tetapi tidak melakukan sidak terhadap TransJakarta yang notabenenya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
"Jangan sidak-sidak ke perusahaan lain, di rumah sendiri tidak disidak! Ini data. Ada apa nih dengan Kepala Dinas Perhubungannya," kata Iqbal dalam konferensi virtual, Senin (26/7/2021).
20 Pegawai TJ Dilaporkan Meninggal
Said Iqbal sebelumnya meminta Anies memeriksa PT TransJakarta usai 20 pekerja di perusahaan transportasi ini diketahui meninggal.
Menurut data yang dimiliki KSPI, Said Iqbal mengatakan sampai saat ini total kematian pekerja di TransJakarta berjumlah 20 orang. Hal itu imbas dari penerapan kerja yang disebut tidak menggunakan sistem work from home (WFH).
"Pak Anies Gubernur DKI Jakarta periksa PT TransJakarta (TJ) itu beroperasinya 100 persen. Sampai hari ini saya baru mendapatkan laporan tingkat kematian para pekerja buruh, karyawan TransJakarta lebih dari 20 orang hari ini masih ada yang mati," kata dia.
Said Iqbal menambahkan berdasarkan data yang ia peroleh langsung dari karyawan TransJakarta, diketahui tibgkat penularan Covid-19 di perusahaan itu sudha lebuh dari 10 persen. Iqbal lantas bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Pertanyaan terutama ditujujan kepada Anies serta Kepala Dinas Perhubungan DKI.
"Ada apa ini dengan Gubernur DKI Jakarta? Di rumahnya sendiri saja TransJakarta di bawah BUMD pemda DKI 20 orang pekerja buruh sudah meninggal pak gubernur dan ratusan orang sudah tertular covid 19. Tidak ada yang kerja WFH 50 persen, WFO 50 persen," kata Said Iqbal.
Baca Juga: 20 Pekerja Meninggal Imbas WFO 100 Persen, KSPI Desak Anies Periksa PT TransJakarta
Dia mengatakan para pekerja hanya menginginkan adanya pembagian sistem kerja secara bergilir, dibagi menjadi sebagaun WHF dan sebagian lainnya WFO.
"Kami minta kerja bergilir bukan berhenti. Kerja bergilir diatur. Operasionalnya tuh diatur," ujarnya.
Berita Terkait
-
20 Pekerja Meninggal Imbas WFO 100 Persen, KSPI Desak Anies Periksa PT TransJakarta
-
Serukan Warga Jajan di Warung Kecil, Begini Permintaan Legislator Gerindra ke Anies
-
Pemprov DKI Klaim, 90 Persen Bansos Tunai Telah Disalurkan ke Warga
-
KPK Berpeluang Periksa Anies Pekan Ini, Firli: Kami Tak Pandang Bulu Status Jabatan Orang
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi