Eks Kapolres Terancam Pasal Hukuman Mati, Akankah Bernasib Sama dengan 6 ABK Penyelundup 2 Ton Sabu?

Suara.com - Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dijerat dengan ancaman hukuman mati setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan aliran dana narkotika Rp2,8 miliar.

Di saat bersamaan, enam anak buah kapal (ABK) dalam perkara penyelundupan hampir dua ton sabu sudah lebih dulu dituntut pidana mati oleh jaksa. Mungkinkah Didik akan menghadapi tuntutan serupa?

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut penetapan tersangka terhadap Didik terkait penerima uang setoran kejahatan narkoba dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada Senin (16/2/2026).

"Dalam perkara dugaan menerima aliran dana hasil kejahatan narkotika dari AKP M (Malaungi) senilai Rp2,8 Miliar," ujar Eko kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan pemeriksaan, AKP Malaungi mengaku menerima uang dari bandar narkoba sejak Juni hingga November 2025. Uang tersebut kemudian sebagian besar diserahkan kepada Didik yang saat itu menjabat Kapolres Bima Kota.

"Adapun jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada AKBP DPK ialah senilai Rp2,8 Miliar," jelasnya.

Selain menerima uang setoran Didik diketahui turut menyimpan narkoba. Barang bukti itu ditemukan dalam koper putih yang dititipkan AKBP Didik kepada seorang polwan, Aipda Dianita, yang merupakan mantan anak buahnya saat berdinas di Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang ditemukan antara lain sabu 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gram), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, serta ketamin 5 gram. Belakangan hasil tes uji rambut juga menyatakan Didik positif mengonsumsi narkoba.

Dalam perkara ini Didik dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga: Resmi Ditahan! Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Masuk Rutan Bareskrim Usai Dipecat

"Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun," beber Eko.

Ancaman maksimal itu sama dengan pasal yang kerap digunakan dalam perkara narkotika skala besar, termasuk kasus enam ABK yang mengangkut hampir dua ton sabu di perairan Kepulauan Riau.

Dalam perkara ABK, Kejaksaan Agung menilai para terdakwa mengetahui secara jelas muatan yang mereka bawa.

“Mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket atau sekitar dua ton sabu di tengah laut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna.

Salah satu terdakwa, Fandi Ramadhan, disebut menerima bayaran Rp8,2 juta.

“Berdasarkan fakta sidang, sudah terungkap bahwa menurut penuntut bahwa itu dia bekerja di perusahaan, dia menerima pembayaran, dia mengangkut barang, dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika,” ucapnya.

Atas dasar itu, jaksa menuntut pidana mati terhadap keenam ABK dengan pertimbangan besarnya barang bukti dan dampak kejahatan lintas negara.

Berbeda dengan perkara ABK yang sudah memasuki tahap tuntutan, kasus Didik masih berada pada tahap penyidikan.

Secara hukum, pasal yang disangkakan membuka kemungkinan tuntutan pidana mati. Namun, keputusan akhir berada di tangan jaksa setelah berkas dinyatakan lengkap dan perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kini publik menunggu, apakah proses hukum terhadap mantan perwira Polri itu akan berjalan dengan standar yang sama seperti perkara penyelundupan sabu hampir dua ton yang menyeret para ABK ke tuntutan mati.