Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan sejumlah aksi vandalisme yang dilakukan terhadap baliho bergambar Puan Maharani, yang notabenenya merupakan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan.
Menurutnya seharusnya semua pihak dapat berkonsentrasi dalam penanganan pandemi, terutama menekan laju penyebaran Covid-19.
"Oleh karena itu ya aksi aksi semacam itu sangat disayangkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (28/7/2021).
Dasco berujar bahwa penanganan perkara aksi vandalisme sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah yang dianggap perlu," ujarnya.
Pelaku vandalisme baliho Puan Maharani diringkus Polda Jatim, Senin (26/7/2021). Pelaku diketahui warga berdomisili di Surabaya, Jawa Timur.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Komes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku melakukan vandalisme atau pencoretan pada baliho bergambar Puan Maharani di Surabaya. Sedangkan baliho di Blitar dicoret bertuliskan 'Open BO' bukan dari pelaku tersebut.
"Sudah diamankan untuk pencoretan yang di Surabaya," ujarnya dikutip dari beritajatim.com -- jejaring media suara.com, Selasa (27/7/2021).
Diberitakan sebelumnya, Polda Jatim menyelidiki coretan Open BO pada baliho yang memampang foto Puan Maharani di Blitar, Jawa Timur. Kasus itu dilaporkan kader PDI Perjuangan.
Baca Juga: Heboh Fasilitas Hotel Isoman Bagi Anggota DPR, Fraksi Nasdem: Lebih Baik Buat Rakyat
Dugaan Penyebab Vandalisme
Aksi tak patut dilakukan orang tak bertanggungjawab terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani. Balihonya di sejumlah daerah di Jatim jadi sasaran aksi vandalisme.
Di Blitar, beberapa waktu lalu baliho putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dicoret orang dengan tulisan 'Open BO'. Sementara di Surabaya, balihonya dicoret kalimat tak elok lainnya, mulai dari 'Koruptor' hingga 'PKI'.
'Open BO' sendiri merupakan istilah untuk kegiatan prostitusi. BO berarti Booking Order dimana menggambarkan seorang perempuan yang menerima jasa layanan prostitusi.
Sementara Korupto merupakan cap untuk pelaku korupsi. Sedangkan PKI, merupakan kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia yang dinyatakan terlarang di negeri ini.
Terkait aksi vandalisme terhadap baliho Puan Maharani itu, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi mengaku menyesalkan aksi vandalisme yang terjadi di Blitar dan Surabaya tersebut.
"Kami sangat menyesalkan aksi vandalisme terhadap baliho-baliho Ibu Puan Maharani," katanya, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com, Selasa (27/07/2021).
Padahal, kata Kusnadi, baliho Puan yang dicoret-coret itu di antaranya mengampanyekan soal pandemi Covid-19, mulai dari pemakaian masker, taat protokol kesehatan, kampanye vaksinasi hingga menjaga imun tubuh.
"Apalagi baliho-baliho itu berisi pesan positif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mengajak vaksinasi, di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Pihaknya menduga, ada oknum dari pihak yang tak senang dengan berbagai kerja-kerja kerakyatan partai berlambang banteng ini untuk menyebarkan pesan optimis menghadapi pandemi.
Mereka menyerang baliho dengan aksi vandalisme lantaran tak berani melakukan serangan terhadap kegiatan kemanusiaaan lainnya, seperti berbagi sembako, operasional ambulans gratis, hingga vaksinasi.
"Karena mereka tidak berani menyerang aksi bagi sembako, operasional ambulans gratis, fasilitasi vaksinasi, dan sebagainya, akhirnya mereka menyasar baliho kader partai," kata Kusnadi.
Kusnadi menjelasakan, sebenarnya di masa pandemi seperti sekaran ini, para kader PDIP di seluruh daerah telah mendapat instruksi untuk aktif bekerja dan terlibat di tengah-tengah aktivitas rakyat. Adapun maksud dan tujuannya untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat akibat adanya pandemi.
Kerja-kerja sosial, gotong royong dan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang terpapar Covid-19 dilakukan. Hal itu lah yang coba ditularkan Puan ke para kader banteng lainnya.
"Sebagai kader PDIP dan Ketua DPR-RI, Ibu Puan Maharani tidak berpangku tangan. Beliau aktif turun ke lapangan. Salah satunya ke Surabaya, beberapa waktu lalu," paparnya.
Dengan adanya aksi vandalisme di baliho Puan tersebut, pihaknya menginstruksikan kepada para kadernya untuk menempuh langkah hukum dan melaporkannya ke pihak yang berwenang.
Berita Terkait
-
Viral Baliho Promo Ramen Buy 1 Get 1 Free Kecuali Jokowi Dicopot Paksa Aparat
-
Baliho Puan Dicoret 'Open BO' Hingga 'PKI', Ini Dugaan Penyebabnya Versi PDIP Jatim
-
Pelaku Vandalisme Tulisi Baliho Puan Maharani 'Open BO' di Blitar Diburu Polisi
-
Soal Coretan 'Open BO' di Baliho Puan Maharani, Begini Kata Pengamat
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
PT SPC Akui Produksi 39 Ribu Chromebook Berkat Bocoran Spek Sebelum Tender Kemendikbud
-
Pria Ngaku Aparat Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang Ditangkap
-
Taring Kekuasaan di Pom Bensin: Kala Pegawai SPBU yang Dihajar Karena Menegakkan Aturan
-
Anggota Komisi IX DPR Dorong Pembayaran THR Maju H-14, Ini Alasannya
-
Dirut Supertone Ngaku Untung 'Dikit' dari Laptop Chromebook di Tengah Kasus Korupsi Rp 2,18 Triliun
-
KPK Periksa Anggota DPRD Pati, Dalami Komunikasi Terkait Isu Pemakzulan Sudewo
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri