Suara.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dinilai tak patut meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk duduk manis dan hanya sesekali lempar kritik ke pemerintah. SBY dianggap masih punya hak bersuara dan mengkritisi.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Luhut soal ketersinggungan dan gaya kritik SBY.
"Tak bagus juga jika LBP (Luhut Binsar Panjaitan) minta SBY duduk manis. Setiap warga negara termasuk SBY berhak untuk bersuara dan berhak juga untuk kritis," kata Ujang kepada Suara.com, Kamis (29/7/2021).
Ujang mengatakan, jika negara dalam kondisi yang tak baik setiap warga negara berhak mengingatkan lewat kritik misalnya. Termasuk SBY juga wajar dinilai bersikap kritis.
"Jika kita diam melihat kebobrokan, maka kita dianggap tak punya nurani. Diam ketika melihat negara dalam keterpurukan, itu juga bisa dianggap tak sensitif pada penderitaan rakyat," ujarnya.
Sementara terkait dengan SBY yang diminta seperti BJ Habibie, Ujang mengatakan, setiap mantan presiden mempunyai sikap dan gayanya masing-masing.
"Pak Habibie dalam diamnya itu juga pilihan. Dan mungkin dengan diamnya, itu juga pilihan terbaik. Apa yang dilakukan SBY juga dengan sikapnya itu pilihan, pilihan atas kegelisahan atas kondisi bangsa yang dianggap tak baik-baik saja," tuturnya.
SBY Disinggung Luhut
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pernah dikritik oleh SBY soal gaya komunikasinya yang dinilai keras dan terkesan mengancam. Luhut menilai apa yang disampaikan SBY itu sah saja, namun menteri Jokowi ini merasa tidak pernah mengancam siapapun.
Baca Juga: Keras! Gibran Bantah Pernyataan Luhut Soal Kematian Kasus Covid-19 di Solo Tinggi
Luhut mempersilakan SBY atau siapapun untuk menilai cara dia berkomunikasi. Namun Luhut merasa dia tidak berupaya menyerang rakyat yang kritik. Hal ini terungkap dalam acara Double Check Kick Andy Metro TV, Minggu 25 Juli 2021.
Ia menjawab soal permintaan SBY agar pemerintah kurangi nada komunikasi yang mengancam. Luhut merasa gaya komunikasinya memang keras, itu adalah bawaan karakternya.
"Saya enggak temperamental kok, gaya Batak memang begini apalagi saya tentara lagi. Saya enggak merasa aneh, silakan dia (SBY) ngomong begitu. Saya ini care dengan banyak orang, lihat saja mana ada yang peduli nyapa anak buahnya. Saya ini keras terhadap pendirian saya," kata Luhut dikutip dari hops.id, jejaring media Suara.com, Senin (26/07).
Luhut dan SBY sama-sama lulusan Akademi Militer. Namun, SBY sebenarnya merupakan junior Luhut. Meskipun begitu, Luhut merasa enggak ada masalah soal etika kok, misalnya junior mengkritik seniornya secara terang-terangan.
"Ya dia kan mantan presiden, kita hormati lah. Saya enggak ada keberatan, saya bilang ke Pak Bambang (SBY) oke-oke lah hak beliau. Tapi semua hanya titip saja, pemimpin kalau selesai eranya, ya seperti Pak Habibie lah, mau duduk manis datang sekali-sekali kritik boleh lah. Tak perlu lah merasa yang berkuasa saat ini di bawah kita," ujarnya.
Meskipun begitu, Luhut kembali menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak mengkritik SBY. Dia hanya ingin menegaskan posisi dan sikapnya setelah dikritik langsung oleh SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP