Suara.com - Viral di media sosial video keluarga calon anggota polisi Bintara Polri 2021 melakukan aksi protes. Pasalnya, anak mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi secara tiba-tiba namanya digantikan oleh orang lain.
Padahal, pihak keluarga sudah menggelar acara syukuran lantaran anak mereka lolos menjadi anggota kepolisian.
Video aksi protes tersebut diunggah oleh akun Instagram @jayalah.negriku.
Dalam video tersebut, ayah peserta meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai alasan nama anaknya telah digantikan oleh orang lain.
"Kepada yang terhormat pak Presiden Jokowi dan kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri 22 Juli 2021," ujar si ayah dalam video seperti dikutip Suara.com, Kamis (29/7/2021).
Ia mengaku, pada saat pengumuman yang disiarkan secara langsung, nama sang anak, Rafael Malalangi dinyatakan lolos Bintara Polri 2021.
Setelah mengetahui kelulusan tersebut, pihak keluarga langsung menggelar acara syukuran.
"Pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan langsung masyarakat, jadi kebanggaan bagi kami. Keluarga kami langsung buat ibadah syukur," ungkapnya.
Namun, sepekan berselang pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa nama sang anak dinyatakan tidak lulus dan telah digantikan oleh nama orang lain.
Baca Juga: Potongan Dana Bansos Dikembalikan, RW di Depok: Tidak Menyangka Jadi Masalah Seperti Ini
"Tapi hari ini, 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain," tuturnya.
Akun tersebut juga mengunggah bukti pengumuman Rafael Malalangi dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 asal Polres Minahasa Selatan.
Selain itu, ada pula foto kartu peserta seleksi Bintara Polri atas nama Rafael Malalangi.
Video tersebut langsung viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Banyak warganet meminta agar kepolisian bisa memberikan penjelasan terkait perubahan hasil keputusan kelulusan yang sangat mendadak itu.
"Mungkin 'administrasinya' kurang," kata seorang warganet.
"Loh kok bisa @divisihumaspolri," ujar warganet lain.
"Kepada Yth @divisihumaspolri @kepalakepolisian_ri mohon dicek dan ditelusuri kok bisa seperti ini," ungkap warganet lain.
"Pak @jokowi, pak @krishnamurti_bd91 mohon dibantu pak," balas warganet lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus