Rapat Soal Pembangunan Infrastruktur Jambi, Luhut: Lihat Kegunaannya Dulu Sebelum Bangun

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melangsungkan rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan dan pengembangan insfrastruktur di Provinsi Jambi secara virtual, Jumat (30/7/2021).

Dalam rapat tersebut Luhut menekankan kalau pemerintah selalu melihat kegunaan dari infrastruktur yang dibangun maupun dikembangkan.

“Jadi kita melihat suatu proyek itu, yang betul-betul kita gunakan. Jadi sebelum membangun kita lihat kegunaannya. Kita juga harus pikirkan realita yang ada saat ini,” ucap Luhut dalam keterangan persnya, Jumat.

Hal itu disampaikan Luhut sekaligus merespon atas laporan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan kalau pihaknya sudah mencari investor swasta untuk melakukan pembangunan pelabuhan sejak 2013.

Ia sempat menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kalau secara komersial pelabuhannya itu tidak digunakan oleh swasta.

Budi khawatir kalau infrastrukturnya dibangun tetapi nantinya malah tidak digunakan. Ia melanjutkan, bahwa sampai saat ini belum ada akses jalan ke pelabuhan sehingga tidak ada akses untuk ke luar ataupun masuk.

“Kalau nanti ada swasta yang mau melakukan aktivitas di situ, mau Investasi di situ, nanti kami (Kemenhub) akan rekomendasikan ke PUPR untuk membangun jalan aksesnya,” tambahnya.

Terkait dengan pembangunan akses jalan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK, Wiratno menyampaikan kalau di daerah tersebut terdapat 4 kawasan konservasi. Menurutnya sudah ada aturan yang mendukung untuk pembangunan jalan di kawasan konservasi.

"Nanti kami akan berkoordinasi mendukung pembangunan tersebut,” kata Wiratno.

Baca Juga: Diduga Dibunuh, Plt Kepala BPBD Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Menurutnya, dengan regulasi yang ada pembangunan jalan di kawasan tersebut bisa dilakukan.

Setelah itu, Luhut menyinggung soal pantai sepanjang 25 km di pesisir timur Jambi yang mengalami kerusakan. Ia menyarankan agar kawasan tersebut segera direhabilitas dengan penanaman mangrove melalui program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diwakili Dirjen Budidaya TB Haeru Rahayu menyatakan siap untuk menindaklanjuti arahan Luhut tersebut.