Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo meminta pemerintah turut memperhatikan penyebaran Covid-19 varian Delta dalam mempertimbangkan PPKM Level 4 diperpanjang atau tidak.
Sebagaimana diketahui hari ini merupakan hari terakhir PPKM Level 4. Seperti sebelumnya, pemerintah tentu bakal menentukan apakah PPKM dilanjut atau dilonggarkan dengan ketentuan-ketentuan.
"Varian Delta sudah 86 persen, kalau enggak salah dari list pemerintah sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Artinya varian Delta kita ketahui bersama sangat masif lebih cepat dalam proses penularannya. Tentu ini harus jadi alat ukur, parameter indikator untuk menentukan bisa atau tidaknya diperpanjang atau tidaknya," kata Rahmat kepada wartawan, Senin (2/8/2021).
Selain mempertimbangkan sebaran Delta, pemerintah tentu harus melihat indikator lainnya secara menyeluruh. Di mana indikator itu sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia (WHO).
Tahapan menueluruh itu tentu dari
"Salah satunya bagaimana BOR kita, keterisian rumah sakit ICU, IGD hingga ruang rawat kita. Kedua indikator dari angka-angka berapa besar statistik kita terhadap laju kasus baru," kata dia.
Kemudian poin yang juga harus dipertimbangkan sebagai indikator ialah tingkat kematian akibat Covid-19.
"Tingkat kematian kita juga masih sangat tinggi. Nah kalau dari sisi angka-angka itu ya apa alasannya untuk dihentikan," ujar Rahmat.
Tentunya dikatakan Rahmat pemerintah juga perlu mendengar dan menjadikan masukan serta pandangan lain dari para akademisi, tokoh masyarakat sebagai alat ukur pemerintah dalam menentikan perpanjangan PPKM Level 4 atau tidak.
Varian Delta
Baca Juga: Duh! Ada Sunmori Kala PPKM Level 4 Belum Usai, Warganet: Pas Viral Tandatangan Materai
Penyebaran Covid-19 varian delta sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, COVID-19 varian delta sudah tersebar di 24 provinsi di Indonesia.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyebaran COVID-19 varian delta di hampir seluruh wilayah Indonesia diketahui berdasarkan hasil penelitian spesimen.
"Varian Delta mendominasi 86 persen spesimen yang dilakukan sequencing dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 provinsi, sehingga dapat dikatakan persebaran ini hampir merata di seluruh Indonesia," kata Siti Nadia melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (1/8/2021) dilansir dari ANTARA.
Nadia mengatakan jejaring laboratorium genomic sequencing atau metode pengurutan genom untuk memetakan mutasi virus di bawah komando Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) terus berupaya menelusuri pola persebaran varian virus COVID-19 di Indonesia.
Sejak awal 2021 hingga 28 Juli, kata Nadia, Indonesia telah melaporkan 3.651 hasil pengurutan genom ke dalam database global.
Berita Terkait
-
1.146 Varian Covid-19 Berbahaya Sudah Terdeteksi di Indonesia, Paling Banyak Delta
-
Duh! Ada Sunmori Kala PPKM Level 4 Belum Usai, Warganet: Pas Viral Tandatangan Materai
-
Kriteria Sembuh dari Covid-19 dan Berita Hits Kesehatan Lainnya
-
Para Ahli Ungkap Bahaya yang Muncul Akibat Virus Corona Varian Delta Plus
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional