Suara.com - Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kritik adalah jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadjroel menyikapi pertanyaan berbagai pihak atas kritik yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
"Menanggapi berbagai pertanyaan media dan sejumlah pernyataan publik, kami perlu menekankan kembali bahwa perjuangan reformasi 1998 adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa kritik merupakan jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat," kata Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Fadjroel menegaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28, yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Namun, dia menekankan pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 harus memperhatikan Pasal 28J.
Dalam Pasal 28J disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam tradisi dan nilai-nilai demokrasi, kata dia, kritik merupakan upaya menciptakan dialog setara dan komunikasi timbal balik di antara aktor-aktor dalam negara demokrasi, yaitu masyarakat sipil, aktor nonnegara, seperti media, ormas, lembaga kemahasiswaan, dan LSM, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, birokrasi/pemerintah, dan aparatus hukum.
"Cara kerja kritik adalah berusaha membentuk hubungan setara antaraktor berdasar komunikasi timbal balik atau komunikasi intersubjektif yang berimplikasi pada penemuan kebaikan bersama atau common objective. Praktik kritik yang mengikuti kaidah iptek dan demokrasi, tidak akan menggunakan kekerasan komunikasi seperti stigma, fitnah, hinaan, dan perundungan," katanya.
Menurut dia, kekerasan komunikasi akan menghalangi proses terbentuknya komunikasi timbal balik dan setara. Sebaliknya, akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan (spiral of violence), yaitu kondisi yang ditandai oleh praktik yang hanya bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain (zero sum game).
Baca Juga: Viral Pria Curhat Mau Vaksin di Puskesmas Disuruh Antri Mulai Jam 2 Pagi
Pada saat bersamaan, kata Fadjroel, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai keindonesiaan. Setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi dan kegotongroyongan.
"Presiden (Jokowi) mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Fadjroel.
Fadjroel mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karena itu, Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan antitoleransi.
"Aktor-aktor negara demokrasi yang mempraktikkan kebebasan kritik dalam narasi nilai sosial keindonesiaan akan menciptakan komunikasi timbal balik, yaitu kondisi yang lebih memungkinkan lahirnya berbagai pemecahan masalah kolektif bangsa untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Ia memandang perlu seluruh aktor negara demokrasi meneladani praktik kebebasan demokrasi yang berbasis pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi tradisi dalam kebudayaan Indonesia dan tradisi berpikir kritis (critical thinking) dalam kemajuan iptek.
"Panjang umur perjuangan demokrasi Pancasila. Dalam 76 tahun kemerdekaan, kita yakin Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita yakin Indonesia Maju," kata Fadjroel. (Antara)
Berita Terkait
-
Menohok! Kritik Buya Yahya Soal Baha'i: Menyakiti Agama Sendiri
-
Soroti Puan Maharni Kritik Jokowi di Publik, Pengamat: Komunikasi Keduanya Kurang Baik
-
Viral Pria Curhat Mau Vaksin di Puskesmas Disuruh Antri Mulai Jam 2 Pagi
-
Bahas Kebijakan Pemerintah Tangani Wabah, Kader Demokrat: Nego Buzzer, Kritik Dibungkam
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Disidak Menteri LH Buntut Banjir, 3 Perusahaan Raksasa Ini Wajib Setop Operasi di Batang Toru
-
Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
-
Banjir Rob Jakarta Utara: Jalan Depan JIS Kembali Terendam
-
KPK Ungkap Linda Susanti yang Laporkan Dugaan Penggelapan Barang Bukti Ternyata Lakukan Penipuan
-
Trik Jitu Bahlil Bikin Prabowo 'Jatuh Hati', Pujian Meluncur Deras di HUT Golkar
-
Ancaman Rob Mengintai Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Aturan Perlindungan Mangrove
-
Menteri LH Setop Aktivitas Perusahaan Tambang, Sawit dan PLTA di Batang Toru!
-
Skandal Digitalisasi SPBU Pertamina Merembet? KPK Kini Selidiki Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
Tinggalkan Rakyat Saat Banjir demi Umrah, Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Partai
-
Setuju Pilkada Lewat DPRD, Apa Alasan Prabowo Kasih Lampu Hijau Usulan Golkar?