Suara.com - Pakistan pada Selasa (3/8/2021) waktu setempat mencapai target untuk memvaksin satu juta orang per hari terhadap COVID-19 setelah mengeluarkan peringatan hukuman bagi mereka yang tidak divaksin.
Pemerintah pekan lalu mengumumkan bahwa mulai akhir Agustus para pekerja di sekolah, pusat perbelanjaan dan bisnis perhotelan, serta industri transportasi dan perjalanan udara akan dilarang memasuki kantor publik kecuali mereka sudah memiliki sertifikat vaksinasi.
Pencapaian satu juta vaksinasi sehari itu memajukan gerakan inokulasi di Pakistan, hanya beberapa minggu lagi dari batas waktu bagi para pekerja garis depan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi.
"Senang melaporkan bahwa target yang kami tetapkan untuk 1 juta vaksinasi dalam sehari telah terlampaui," kata Asad Umar dalam sebuah cuitan di Twitter. Umar adalah menteri yang bertanggung jawab atas operasi tanggapan COVID-19.
Pakistan telah mengalami lonjakan kasus infeksi virus corona yang didorong oleh varian Delta yang sangat menular.
Lonjakan kasus COVID-19 itu menempatkan infrastruktur layanan kesehatannya yang buruk di bawah tekanan ekstrem.
Dari populasi 220 juta orang Pakistan, lebih dari 31 juta di antaranya telah menerima satu suntikan vaksin.
Namun, hanya 6,7 juta orang yang telah divaksin penuh, menurut Pusat Komando dan Operasi Nasional (NCOC), yakni sebuah badan yang dijalankan militer Pakistan untuk mengawasi operasi tanggapan COVID-19.
NCOC mengatakan Pakistan pada Selasa (3/8) mencatat 3.582 kasus baru COVID-19 dan 67 kematian dalam 24 jam terakhir, dengan lebih dari 3.300 orang mengalami kondisi kritis.
Baca Juga: Video Call dengan Greysia/Apriyani, Wapres Ma'ruf Sampaikan Ucapan Selamat
Sejauh ini, sudah 23.529 orang yang meninggal karena COVID-19 di Pakistan, dan ada lebih dari satu juta kasus infeksi virus corona.
Para pejabat mengatakan lebih dari 70 persen kasus baru COVID-19 di Pakistan adalah infeksi varian Delta.
Setelah awal kampanye vaksinasi yang lamban, persyaratan baru untuk sertifikat vaksinasi telah menyebabkan serbuan warga yang berupaya mendapatkan suntikan vaksin.
Keadaan itu menciptakan antrian-antrian yang membentang lebih dari satu kilometer di luar beberapa pusat vaksinasi, terutama di kota pelabuhan selatan Karachi, ibu kota provinsi Sindh.
Pemerintah provinsi di Sindh telah memberikan tekanan ekstra pada orang-orang untuk mendapatkan vaksinasi dengan memperingatkan akan menahan gaji pegawai pemerintah dan memblokir kartu SIM ponsel kecuali mereka memiliki sertifikat vaksinasi yang diperlukan.
Sekitar 23 persen orang yang menjalani tes COVID-19 di Karachi selama beberapa hari terakhir ditemukan terjangkit virus corona, sementara secara nasional tingkat tes dengan hasil positif mencapai lebih dari tujuh persen, menurut data NCOC. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Wapres Ma'ruf Sampaikan Ucapan Selamat
-
Sempat Kehabisan, DIY Dapat Tambahan 167 Ribu Lebih Dosis Vaksin Covid-19
-
170 Anak di Yogyakarta Mendadak Yatim Piatu Akibat Covid-19
-
Tagih Janji Luhut, Legislator PKS: Berapa Banyak Nyawa Lagi Dikorbankan Demi Pencitraan
-
Mempelai Lelaki Positif Covid-19, Pernikahan Ini Terpaksa Diubah Jadi Online
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti