Minta Kominfo Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Menambah Beban Rakyat!

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono meminta pemerintah menunda pelaksanaan analog switch off (ASO) dengan migrasi ke televisi digital. Ia menilai meski tahapan perlu dilakukan, namun bukan saat situasi pandemi seperti sekarang.

Bambang mengatakan pemerintah harus mencari waktu yang tepat untuk melakukan migrasi dari TV analog ke digital. Mengingat kata Bambang pandemi Covid-19 saat ini masih membebani rakyat.

“Kami memahami tahap migrasi TV analog ke digital ini memang perlu dilakukan untuk menghemat penggunaan frekuensi agar bisa dialihkan kepada layanan telekomunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan 5G. Namun pemerintah juga semestinya harus mempertimbangkan timing dalam proses pelaksanaannya,” kata Bambang, Kamis (5/8/2021).

Karena itu Bambang berharap pelaksanaan migrasi dari TV analog ke TV digital ditunda sementara waktu, setidaknya sampai pandemi mereda. Ia meminta Kementerian Kominfo diminta dapat mengutamakan kepentingan masyarakat lebih dulu, terutama mereka kalangan menengah ke bawah.

Bambang mencatat penggunaan TV analog saat ini didominasi kelompok masyarakat yang berasal dari rumah tangga miskin. Di mana keberadaan TV analog bagi mereka menjadi salah satu hiburan di rumah saat pembatasan kegiatan.

“Sebaiknya ditunda saja dulu, setidaknya sampai dengan pandemi Covid-19 mereda. Banyak masyarakat di kalangan bawah menjerit karena berbagai pembatasan akibat lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak terhadap penghasilan dan perekonomian mereka. Jangan menambah beban dan kesulitan rakyat dululah,” ujar Bambang.

Fokus ke Infrastruktur Jelang Migrasi ke TV Digital

Kominfo sebelumnya mengaku sedang fokus pada kesiapan infrastruktur dan ekosistem menjelang analog switch off atau penghentian siaran televisi teresterial analog.

"Memastikan penyelenggara multipleksing bisa menampung semua program yang saat ini ada di analog ke kapasitas multipleksing yang dimiliki," kata Direktur Pengembangan Pitalebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Marvels Situmorang, saat webinar, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Puan Maharani Kritik Pemerintahan Jokowi: Pertanyakan Data Anak Yatim Piatu Dampak Covid

Kesiapan infrastruktur untuk migrasi siaran televisi teresterial dari analog ke digital diwujudkan dengan evaluasi penyelenggara multipleksing swasta di 12 provinsi dan seleksi penyelenggara multipleksing swasta di 22 provinsi.

Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi penyelenggara multipleksing di seluruh wilayah layanan siaran di Indonesia.

Tahun ini, Kominfo membantu TVRI membangun 10 lokasi sistem headend atau multipleksing, sementara tahun depan akan membangun 15 lokasi transmisi digital TVRI untuk mempercepat ASO.

TVRI saat ini memiliki 107 lokasi multipleksing yang beroperasi di 34 provinsi. Untuk kesiapan ekosistem penyiaran televisi digital, pemerintah ingin memastikan semua masyarakat bisa menerima siaran televisi digital.

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tangga miskin dari Kementerian Sosial, penyelenggara multipleksing dan pemerintah akan memberikan subsidi berupa set top box agar perangkat televisi model lama bisa menangkap siaran digital.

Menurut data Kominfo, kebutuhan set top box untuk rumah tangga miskin di wilayah ASO tahap I berjumlah antara 97.000 sampai 100.000 unit.