Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui baliho Airlangga Hartarto yang terpajang di sejumlah daerah Indonesia merupakan bagian dari upaya sosialisasi Calon Presiden atau Capres 2024.
"Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah. Namun, kini pemasangan baliho tersebut telah diatur partai," kata Ahmad Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Ia mengatakan perencanaan oleh partai juga disusun dengan baik. Apalagi, saat ini sudah 2021 maka strategi pengenalan pada publik terus ditingkatkan. Selain itu, diakui Golkar popularitas dan elektabilitas Airlangga masih rendah.
"Karena itu diperlukan kerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Airlangga Hartarto," ujar dia.
Terkait kesiapan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024, Ahmad Doli mengatakan Ketua Umum Golkar tersebut belum memberikan jawaban karena masih fokus bekerja sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN).
"Beliau saat ini fokus ke situ," tutur dia.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan keberadaan baliho-baliho tersebut adalah upaya promosi elite partai politik demi mengejar popularitas dan soliditas internal.
Hal tersebut dilakukan karena mereka harus melalui tahap diusung partai politik lebih dulu. Baliho juga untuk mengukur apakah popularitas elite dapat meningkat lebih baik atau tidak.
"Jadi bukan soal tepat atau tidak karena masa pandemi, ini lebih kepada antisipasi kontestasi di internal partai," ujarnya.
Baca Juga: Kader Partai Golkar Minahasa Kampanyekan Airlangga Hartarto Calon Presiden
Dedi menjelaskan popularitas yang tumbuh pada seorang tokoh akan melegitimasi ketokohan elite agar menaikkan nilai tawar partai politik saat membangun koalisi.
Seperti yang diketahui hingga hari ini semua partai masih dalam tahap saling menjajaki satu sama lain, belum ada kecenderungan penentuan arah koalisi secara pasti.
"Etis tidaknya itu bergantung dari simbol yang dibawa. Jika atas nama Ketua Umum Parpol, maka etis saja," kata dia.
Namun, tidak etis jika para elite menamakan baliho sebagai pejabat publik atau politik meskipun menggunakan anggaran parpol. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kecelakaan Beruntun di Pasaman, Dua Penumpang Luka-luka dan Sejumlah Kendaraan Rusak
-
Tragedi Proyek Sekolah Rakyat, 3 Pekerja Hanyut di Sungai Ogan Saat Menyeberang
-
Anak Kembali Aktif Bersekolah, Jangan Lupakan Perlindungan dari Demam Berdarah Dengue
-
Bypass Jantung Kini Tak Perlu Belah Tulang Dada, Teknik Minimal Invasif Percepat Pemulihan
-
Polisi Ungkap Plot Twist Kasus Jesslyn Wijaya, Dugaan Penculikan Terpatahkan
-
IHSG Diproyeksi Menguat Besok, Ini Saham yang Bisa Dipantau
-
Produk RI Makin Dilirik Asing, UMKM Perak Lokal Tembus Tiga Negara
-
Lowongan 94 Nakes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Rekrutmen Dibuka Agustus
-
BNI Wujudkan Mimpi Pasangan Miliki Rumah Pertama Setelah 14 Tahun Menikah
-
Kevin Hardino dan Rachel Kesyah Aurellia Terpilih Jadi Bujang Gadis Palembang 2026