Suara.com - Pemimpin kaum oposan Rusia, Alexei Navalny, yang dikenal vokal mengkritik Presiden Vladimir Putin dan sedang dipenjara, dikenakan tuduhan baru.
Navalny dituduh membuat organisasi yang diduga menghasut pelanggaran hukum. Kritikus Rusia yang sedang menjalani hukuman, Alexei Navalny, telah didakwa tuduhan kriminal baru.
Komite Investigasi Rusia mengatakan Navalny memulai sebuah organisasi nirlaba yang diduga menghasut orang Rusia untuk melanggar hukum.
Komite ini bertugas menyelidiki kejahatan berat. Jika terbukti bersalah, Navalny bisa menghadapi tiga tahun penjara lagi. Ini adalah pukulan terakhir bagi Navalny yang saat ini menjalani hukuman 2,5 tahun karena pelanggaran pembebasan bersyarat.
Dia ditangkap pada bulan Januari setelah kembali dari Jerman, setelah menerima perawatan akibat diracun.
Navalny menduga pemerintah Rusia berada dibalik peracunan tersebut, tetapi pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut.
Rusia menindak perbedaan pendapat Pihak berwenang Rusia tampaknya sedang berupaya untuk menindak orang-orang yang berbeda pendapat menjelang pemilihan parlemen yang akan berlangsung pada bulan September.
Dua sekutu terdekat Navalny, yakni Leonid Volkov dan Ivan Zhdanov, juga menjadi sasaran pihak berwenang.
Pada Selasa (10/08), Komite Investigasi mengatakan sedang melakukan penyelidikan kriminal terhadap kedua orang tersebut karena diduga mengumpulkan dana untuk kelompok ekstremis. Tuduhan itu berkonsekuensi hukuman penjara hingga delapan tahun.
Baca Juga: Catatan Tersembunyi Tentara Bayaran Rusia di Perang Suriah hingga Libya
Dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh Komite Investigasi, Navalny dan sekutunya diduga telah menggunakan Yayasan Anti-Korupsi untuk mendorong orang-orang Rusia bergabung dalam protes ilegal pada Januari.
Menyasar para pendukung Navalny Navalny yang merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, mulai menjalani hukuman 2,5 tahun penjara pada bulan Februari. Dia dianggap melanggar hukuman percobaan pembebasan bersyarat.
Pada bulan Juni, yayasan dan kantor regionalnya dinyatakan ekstremis oleh pengadilan Rusia. Lima puluh situs web yang dijalankan oleh tim navalny ditutup dan mereka yang mendukung perjuangannya dituduh menyebarkan propaganda ekstremis.
Sekutu Navalny menghubungkan tindakan keras oleh pemerintah ini dengan pemilihan yang akan datang.
Putin yang telah menikmati lebih dari dua puluh tahun berkuasa berhasil mendapatkan sejumlah amandemen konstitusi pada tahun 2020. Hal ini berpotensi membuat pemimpin berusia 68 tahun itu memimpin lagi hingga 2036.
Berita Terkait
-
Catatan Tersembunyi Tentara Bayaran Rusia di Perang Suriah hingga Libya
-
Kemenkes Rusia Disebut Ceroboh Kasih Izin Vaksin Sputnik V yang Belum Selesai Uji Klinis
-
Facebook Tutup Akun-akun yang Diskreditkan Vaksin Covid-19
-
Biar Mobil Elektrik Makin Diminati, Pemerintah Rusia Beri Subsidi Harga 25 Persen
-
Jatuh Bangun Hidup Seorang Mata-mata, Pernah Diperkosa hingga Kehilangan Kekasih Tercinta
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Tanggul Beton di Cilincing Dikeluhkan Nelayan, Komisi IV DPR Agendakan Panggil KKP Senin Depan
-
Irjen Kemendagri Pastikan Wilayah Solo Raya Kembali Kondusif Setelah Unjuk Rasa
-
Tinjau Pos Kamling di Makassar, Mendagri Tekankan Pentingnya Keamanan Berbasis Masyarakat
-
KontraS Ingatkan Prabowo: Tim Investigasi Harus Benar-benar Independen, Bukan Sekadar Janji
-
Saat ASN Dilarang Flexing, Gaji DPRD Kabupaten Bogor Tembus Rp91 Juta Sebulan
-
Tiba Jam 2, Sherina Munaf Diperiksa Polres Jaktim Terkait Penjarahan Rumah Uya Kuya! Apa Kaitannya?
-
3 Mahasiswa Hilang Misterius Usai Demo, KontraS Curiga Ada Penghilangan Paksa!
-
Plot Twist! Kejagung Klaim 'Dicari' Jaksa, Tapi Silfester Koar-koar Sudah Damai dengan JK
-
Cermati Galon Air Minum, Waspadai Kandungan BPA: Bisa Melebihi Batas Aman
-
Rayakan Bangunan Terbakar, Pendemo di Nepal Joget Pacu Jalur