"Kami tidak ingin pasukan asing akan mengulangi kembali kegagalan mereka di Afghanistan," ujar Naeem.
Lebih dari 60 negara telah mengeluarkan pernyataan bersama, mendesak semua pihak di Afghanistan untuk menghormati dan memfasilitasi kepergian warga asing dan warga setempat yang ingin ke negara lain.
Pernyataan bersama ini meminta jalan raya, bandara dan perbatasan negara harus tetap dibuka dan ketenangan tetap dijaga.
'Taliban Baik' dan 'Taliban Jahat'
Bagi Presiden AS Joe Biden, permasalahan Afghanistan sekarang harus diselesaikan oleh orang Afghanistan sendiri.
Menurut analisis Stan Grant, ini merupakan strategi keluar yang didasarkan atas tujuan untuk memisahkan "Taliban yang baik" dari "Taliban yang buruk".
"Saya pertama kali mendengar ungkapan ini beberapa tahun lalu ketika mewawancarai Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, di Islamabad," jelas Stan.
Menlu Pakistan menyebut "Taliban yang baik" berada di Afghanistan dan berkomitmen untuk berbagi kekuasaan
Sedangkan "Taliban jahat" adalah para preman pembunuh yang kemudian mengamuk di seluruh Pakistan, membunuh warga sipil dan mengancam akan menggulingkan pemerintah Pakistan.
Amerika Serikat sendiri percaya "Taliban yang baik" dapat diyakinkan untuk melakukan perjanjian pembagian kekuasaan dengan Pemerintah Afghanistan.
Baca Juga: Penemuan Beberapa Mayat Dalam Ruang Roda Pesawat AS yang Terbang dari Kabul
Namun, pembicaraan tersebut terhenti. Taliban tidak menerima legitimasi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Politik dengan pertumpahan darah
Petinggi militer Pakistan, Mayjen Ehsan Mahmood Khan beberapa tahun lalu mendefinisikan apa yang disebutnya "perang Taliban". Yaitu, politik dengan pertumpahan darah.
Ia menjelaskan bahwa Taliban mengobarkan perang gagasan, "ideologi versus ideologi - ideologi Islam versus ideologi pemikiran Barat".
Yaitu tentang menjungkirbalikkan konsep "negara bangsa". Ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi atau pembagian kekuasaan.
Seperti yang dikatakan Mayjen Ehsan, Taliban memiliki "pandangan strategis besar yang bertujuan merebut legitimasi, kredibilitas, dan kekuasaan politik dan moral, baik dengan cara kekerasan maupun tanpa kekerasan".
Taliban mengeksploitasi pemerintahan sipil yang lemah, korup, tidak kompeten, yang mengecewakan rakyatnya.
Berita Terkait
-
Penemuan Beberapa Mayat Dalam Ruang Roda Pesawat AS yang Terbang dari Kabul
-
Ogah Bahas dan Analisa Pergerakan Taliban, Tokoh NU Gus Umar: Mending Dangdutan Saja
-
4 Janji Manis Taliban, Mulai Hak Perempuan hingga Kebebasan Pers
-
Setelah Dikuasai Taliban, Begini Kondisi Perekonomian Afghanistan
-
Pemerintah RI Matangkan Rencana Evakuasi WNI dari Afghanistan
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut