"Kami tidak ingin pasukan asing akan mengulangi kembali kegagalan mereka di Afghanistan," ujar Naeem.
Lebih dari 60 negara telah mengeluarkan pernyataan bersama, mendesak semua pihak di Afghanistan untuk menghormati dan memfasilitasi kepergian warga asing dan warga setempat yang ingin ke negara lain.
Pernyataan bersama ini meminta jalan raya, bandara dan perbatasan negara harus tetap dibuka dan ketenangan tetap dijaga.
'Taliban Baik' dan 'Taliban Jahat'
Bagi Presiden AS Joe Biden, permasalahan Afghanistan sekarang harus diselesaikan oleh orang Afghanistan sendiri.
Menurut analisis Stan Grant, ini merupakan strategi keluar yang didasarkan atas tujuan untuk memisahkan "Taliban yang baik" dari "Taliban yang buruk".
"Saya pertama kali mendengar ungkapan ini beberapa tahun lalu ketika mewawancarai Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, di Islamabad," jelas Stan.
Menlu Pakistan menyebut "Taliban yang baik" berada di Afghanistan dan berkomitmen untuk berbagi kekuasaan
Sedangkan "Taliban jahat" adalah para preman pembunuh yang kemudian mengamuk di seluruh Pakistan, membunuh warga sipil dan mengancam akan menggulingkan pemerintah Pakistan.
Amerika Serikat sendiri percaya "Taliban yang baik" dapat diyakinkan untuk melakukan perjanjian pembagian kekuasaan dengan Pemerintah Afghanistan.
Baca Juga: Penemuan Beberapa Mayat Dalam Ruang Roda Pesawat AS yang Terbang dari Kabul
Namun, pembicaraan tersebut terhenti. Taliban tidak menerima legitimasi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Politik dengan pertumpahan darah
Petinggi militer Pakistan, Mayjen Ehsan Mahmood Khan beberapa tahun lalu mendefinisikan apa yang disebutnya "perang Taliban". Yaitu, politik dengan pertumpahan darah.
Ia menjelaskan bahwa Taliban mengobarkan perang gagasan, "ideologi versus ideologi - ideologi Islam versus ideologi pemikiran Barat".
Yaitu tentang menjungkirbalikkan konsep "negara bangsa". Ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi atau pembagian kekuasaan.
Seperti yang dikatakan Mayjen Ehsan, Taliban memiliki "pandangan strategis besar yang bertujuan merebut legitimasi, kredibilitas, dan kekuasaan politik dan moral, baik dengan cara kekerasan maupun tanpa kekerasan".
Taliban mengeksploitasi pemerintahan sipil yang lemah, korup, tidak kompeten, yang mengecewakan rakyatnya.
Berita Terkait
-
Penemuan Beberapa Mayat Dalam Ruang Roda Pesawat AS yang Terbang dari Kabul
-
Ogah Bahas dan Analisa Pergerakan Taliban, Tokoh NU Gus Umar: Mending Dangdutan Saja
-
4 Janji Manis Taliban, Mulai Hak Perempuan hingga Kebebasan Pers
-
Setelah Dikuasai Taliban, Begini Kondisi Perekonomian Afghanistan
-
Pemerintah RI Matangkan Rencana Evakuasi WNI dari Afghanistan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem
-
Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana Sumatra Gratis, Mensesneg Pastikan Tak Ada Biaya
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
HAM Indonesia Alami Erosi Terparah Sejak Reformasi, 2025 Jadi Tahun Malapetaka
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka